Ditambah Aceh dan Bali, Kini Ada 10 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Kompas.com - 28/09/2020, 13:53 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Selain membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021, rapat juga membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana alam di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengikuti rapat bersama Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Selain membahas anggaran pagu untuk program kerja tahun 2021, rapat juga membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan penanganan bencana alam di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengusulkan Aceh dan Bali masuk menjadi provinsi prioritas penanganan Covid-19. 

Sebab, telah terjadi peningkatan kasus harian Covid-19 di dua provinsi tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami usulkan tambahan dua provinsi, yaitu Bali dan Aceh, karena peningkatan (kasus) yang cukup tinggi," ujar Doni dalam konferensi pers virtual usai rapat dengan Presiden Joko Widodo, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Adapun delapan provinsi lainnya yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. 

"Sehingga, total semua 10 provinsi," sambung Doni.

Jokowi sebelumnya telah menunjuk Doni beserta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin penanganan Covid-19 di provinsi prioritas.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut ada sejumlah target yang sudah ditetapkan Presiden di provinsi prioritas, yakni penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, serta penurunan angka kematian.

"Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan," kata Wiku dalam keterangan pers, Selasa (15/9/2020).

Wiku menyebutkan, untuk mencapai target itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Doni dan Luhut.

Pertama adalah menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka pengambilan keputusan cepat.

Baca juga: Epidemiolog Sarankan Pengetatan PSBB Dilakukan di 9 Provinsi Prioritas

Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana bagi pelanggar.

Ketiga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan.

Keempat, penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Desember: Total 470.449 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 5 Desember: Total 470.449 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Tambah 110 Orang, Total 17.589 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 5 Desember: Tambah 110 Orang, Total 17.589 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 81.669 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 81.669 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X