Kompas.com - 28/09/2020, 13:40 WIB
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto dalam Webinar bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Perspektif Ekonomi dan Sosial, Jumat (26/06/2020). Dok. Youtube Direktorat InovkorMenko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto dalam Webinar bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Dalam Era Tatanan Baru Perspektif Ekonomi dan Sosial, Jumat (26/06/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui, okupansi ICU dan ruang isolasi rumah sakit rujukan Covid-19 di empat provinsi sudah melewati standar aman dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Empat provinsi tersebut yakni Riau, Banten, DKI Jakarta, dan Bali.

Ini diketahui berdasarkan data yang dipaparkan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, Senin (28/9/2020).

Okupansi RS Covid-19 di Provinsi Riau mencapai 73 persen, melewati batas aman WHO yakni 60 persen.

Begitu juga di Provinsi Banten. Tingkat okupansi RS rujukan mencapai 68 persen. Sementara itu, okupansi RS di Bali mencapai 62 persen. Adapun okupansi RS di ibu kota DKI Jakarta 61 persen.

Baca juga: Ridwan Kamil Ingatkan Keterisian Rumah Sakit di Jabar Sudah Lampu Kuning

Meski demikian, Airlangga menekankan bahwa okupansi RS Covid-19 secara nasional masih di bawah batas maksimal WHO.

Dari kapasitas nasional 46.705 tempat tidur, yang dipakai baru 21.619.

"Dilaporkan secara nasional keterisian tempat tidur ICU dan isolasi secara nasional, bed occupancy rate 46,29 persen," kata Airlangga dalam keterangan pers virtual usai rapat dengan Presiden Jokowi.

"Secara nasional di bawah standar WHO 60 persen," kata dia.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menambah kapasitas tempat tidur rumah sakit, baik untuk ruangan ICU atau pun ruang isolasi.

Hal ini khususnya akan dilakukan di provinsi dengan okupansi tempat tidur yang tinggi.

Selain itu, pemerintah terus menambah fasilitas isolasi mandiri untuk orang tanpa gejala, termasuk dengan bekerjasama dengan hotel.

Baca juga: Pasien Covid-19 Meninggal Setelah Kabur dari Rumah Sakit, Dimakamkan Tanpa Protokol Kesehatan

Pemerintah juga sudah meminta semua rumah sakit untuk menerapkan standar yang sama dalam menangani pasien Covid-19, sesuai yang telah ditetapkan Kemenkes.

"Ini strategi pemerintah untuk menurunkan angka kematian," kata dia.

Kasus Covid-19 di Indonesia masih bertambah sampai Minggu (27/9/2020).

Berdasarkan data pemerintah, masih ada penambahan 3.874 kasus baru Covid-19. Penambahan itu menyebabkan total ada 275.213 kasus Covid-19 di tanah air.

Dari jumlah itu, pasien sembuh sebesar 203.014 orang. Sementara itu, pasien meninggal dunia 10.386 orang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X