Epidemiolog Sarankan Pengetatan PSBB Dilakukan di 9 Provinsi Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang dilakukan di DKI Jakarta dinilai dapat diterapkan di daerah lain. Terutama di sembilan provinsi yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, pengetatan PSBB mampu menekan laju penularan Covid-19 secara lebih luas.

"Perlu melakukan pengetatan seperti DKI Jakarta agar penekanan penularan Covid-19 terjadi serempak. Paling tidak pengetatan dilakukan di sembilan provinsi prioritas, yang sebagian besar di Pulau Jawa," ujar Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/9/2020). 

Baca juga: Epidemiolog Pertanyakan Langkah Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Sembilan provinsi prioritas yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Kesembilan daerah tersebut menjadi sorotan Presiden Joko Widodo karena menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di Tanah Air.

Sebelumnya, Pandu mengatakan, pengetatan PSBB di DKI Jakarta terbukti dapat menekan laju penularan Covid-19 di Ibu Kota.

Berdasarkan data Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, kondisi penularan Covid-19 di DKI Jakarta mulai stagnan.

Baca juga: Landaikan Kasus Covid-19, PSBB DKI Jakarta Diharap Tak Segera Dilonggarkan

"Pengetatan PSBB yang sempat ditentang terbukti dapat menekan laju penularan. Kelihatan kondisi di Jakarta mulai stagnan sedangkan nasional meningkat," ujar Pandu.

"Pelandaian penambahan kasus harian sejak pengetatan PSBB dan nilai reproduksi (Rt) Covid-19 pada awal September," tutur dia.

Adapun nilai Rt DKI Jakarta yaitu 1,14 dan saat ini berkurang menjadi 1,10. Idealnya, penularan harus terus ditekan hingga Rt di bawah 1,00.

Baca juga: Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Menurut Pandu, pengetatan PSBB perlu diperpanjang hingga laju penularan Covid-19 di DKI Jakarta benar-benar menurun.

"Perlu dilanjutkan agar penurunan signifikan. Jangan diperlonggar terlalu cepat seperti bulan Juni 2020 atas nama ekonomi," tutur Pandu.

"Bila pandemi tak teratasi, ekonomi juga tidak bisa pulih," tegasnya.