Epidemiolog Sarankan Pengetatan PSBB Dilakukan di 9 Provinsi Prioritas

Kompas.com - 28/09/2020, 12:56 WIB
Pekerja yang menggunakan masker saat menyebrangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. PSBB Jakarta 14 September 2020Pekerja yang menggunakan masker saat menyebrangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengetatan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) seperti yang dilakukan di DKI Jakarta dinilai dapat diterapkan di daerah lain. Terutama di sembilan provinsi yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, pengetatan PSBB mampu menekan laju penularan Covid-19 secara lebih luas.

"Perlu melakukan pengetatan seperti DKI Jakarta agar penekanan penularan Covid-19 terjadi serempak. Paling tidak pengetatan dilakukan di sembilan provinsi prioritas, yang sebagian besar di Pulau Jawa," ujar Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/9/2020). 

Baca juga: Epidemiolog Pertanyakan Langkah Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Sembilan provinsi prioritas yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Kesembilan daerah tersebut menjadi sorotan Presiden Joko Widodo karena menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di Tanah Air.

Sebelumnya, Pandu mengatakan, pengetatan PSBB di DKI Jakarta terbukti dapat menekan laju penularan Covid-19 di Ibu Kota.

Berdasarkan data Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, kondisi penularan Covid-19 di DKI Jakarta mulai stagnan.

Baca juga: Landaikan Kasus Covid-19, PSBB DKI Jakarta Diharap Tak Segera Dilonggarkan

"Pengetatan PSBB yang sempat ditentang terbukti dapat menekan laju penularan. Kelihatan kondisi di Jakarta mulai stagnan sedangkan nasional meningkat," ujar Pandu.

"Pelandaian penambahan kasus harian sejak pengetatan PSBB dan nilai reproduksi (Rt) Covid-19 pada awal September," tutur dia.

Adapun nilai Rt DKI Jakarta yaitu 1,14 dan saat ini berkurang menjadi 1,10. Idealnya, penularan harus terus ditekan hingga Rt di bawah 1,00.

Baca juga: Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Menurut Pandu, pengetatan PSBB perlu diperpanjang hingga laju penularan Covid-19 di DKI Jakarta benar-benar menurun.

"Perlu dilanjutkan agar penurunan signifikan. Jangan diperlonggar terlalu cepat seperti bulan Juni 2020 atas nama ekonomi," tutur Pandu.

"Bila pandemi tak teratasi, ekonomi juga tidak bisa pulih," tegasnya. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X