Epidemiolog Sarankan Pengetatan PSBB Dilakukan di 9 Provinsi Prioritas

Kompas.com - 28/09/2020, 12:56 WIB
Pekerja yang menggunakan masker saat menyebrangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum. PSBB Jakarta 14 September 2020Pekerja yang menggunakan masker saat menyebrangi zebra cross di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). PSBB kembali diterapkan tanggal 14 September 2020, berbagai aktivitas kembali dibatasi yakni aktivitas perkantoran, usaha, transportasi, hingga fasilitas umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang dilakukan di DKI Jakarta dinilai dapat diterapkan di daerah lain. Terutama di sembilan provinsi yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, pengetatan PSBB mampu menekan laju penularan Covid-19 secara lebih luas.

"Perlu melakukan pengetatan seperti DKI Jakarta agar penekanan penularan Covid-19 terjadi serempak. Paling tidak pengetatan dilakukan di sembilan provinsi prioritas, yang sebagian besar di Pulau Jawa," ujar Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/9/2020). 

Baca juga: Epidemiolog Pertanyakan Langkah Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Sembilan provinsi prioritas yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Kesembilan daerah tersebut menjadi sorotan Presiden Joko Widodo karena menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di Tanah Air.

Sebelumnya, Pandu mengatakan, pengetatan PSBB di DKI Jakarta terbukti dapat menekan laju penularan Covid-19 di Ibu Kota.

Berdasarkan data Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, kondisi penularan Covid-19 di DKI Jakarta mulai stagnan.

Baca juga: Landaikan Kasus Covid-19, PSBB DKI Jakarta Diharap Tak Segera Dilonggarkan

"Pengetatan PSBB yang sempat ditentang terbukti dapat menekan laju penularan. Kelihatan kondisi di Jakarta mulai stagnan sedangkan nasional meningkat," ujar Pandu.

"Pelandaian penambahan kasus harian sejak pengetatan PSBB dan nilai reproduksi (Rt) Covid-19 pada awal September," tutur dia.

Adapun nilai Rt DKI Jakarta yaitu 1,14 dan saat ini berkurang menjadi 1,10. Idealnya, penularan harus terus ditekan hingga Rt di bawah 1,00.

Baca juga: Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Menurut Pandu, pengetatan PSBB perlu diperpanjang hingga laju penularan Covid-19 di DKI Jakarta benar-benar menurun.

"Perlu dilanjutkan agar penurunan signifikan. Jangan diperlonggar terlalu cepat seperti bulan Juni 2020 atas nama ekonomi," tutur Pandu.

"Bila pandemi tak teratasi, ekonomi juga tidak bisa pulih," tegasnya. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Nasional
Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Nasional
Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Nasional
Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Nasional
Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Nasional
PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Nasional
IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

Nasional
KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

Nasional
Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Nasional
Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Nasional
Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Nasional
Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Nasional
Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Nasional
Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X