PM Vanuatu Diminta Belajar Ilmu Hubungan Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menilai, pernyataan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman yang menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) Papua terkesan tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia.

Ia menyebut, apa yang disampaikan Loughman sebagai sesuatu yang tidak pantas serta tidak etis.

"Dengan terulangnya perilaku Vanuatu, PM Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik, dan geostrategi Indonesia sebagaimana diatur dalam norma dan hukum hubungan internasional," kata Azis dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2020), seperti dilansir dari Antara.

Ia menegaskan, Papua adalah bagian penting dari Republik Indonesia. Hal itu juga telah ditegaskan di dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2504 (XXIV).

Baca juga: Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Fakta itu, menurut Azis, perlu dihormati Vanuatu maupun kelompok lain yang terus berupaya memprovokasi keutuhan NKRI

"Mungkin PM Vanuatu perlu belajar ilmu hubungan internasional sehingga memahami norma dan hukum secara benar," ucapnya.

Azis mengaku heran dengan sikap Vanuatu yang kerap melontarkan persoalan Papua sejak 2016 hingga kini di forum Sidang Umum PBB.

Ia khawatir, isu yang selama ini disampaikan Vanuatu justru hanya sebuah pesanan atau tidak berdasar.

Lebih jauh, ia meminta, agar Vanuatu belajar etika dari konsep ASEAN, sehingga bisa menerapkan nila-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi apalagi menuduh sesama negara berdaulat.

Lebih jauh, Azis mengapresiasi tindakan diplomat Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, yang telah memberikan hak jawab atas pernyataan Loughman.