Wapres Dorong PPID Sajikan Informasi Cepat dan Akurat Cegah Hoaks

Kompas.com - 28/09/2020, 10:35 WIB
Wapres Maruf Amin saat meresmikan universitas yang mengusung pembelajaran penuh secara daring pertama di Indonesia, Universitas Siber Asia, Selasa (22/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWapres Maruf Amin saat meresmikan universitas yang mengusung pembelajaran penuh secara daring pertama di Indonesia, Universitas Siber Asia, Selasa (22/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mampu menyajikan informasi cepat, akurat, dan akuntabel.

Ma'ruf mengatakan, hal tersebut dibutuhkan untuk meminimalisir maraknya berita bohong atau hoaks yang beredar.

Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini yang banyak memunculkan informasi tak sesuai kepada masyarakat.

"PPID harus mampu menyajikan informasi cepat, akurat, dan akuntabel. Hal ini diperlukan untuk menangkal atau setidaknya meminimalisir maraknya hoaks atau berita bohong di masyarakat," ujar Ma'ruf saat memberi sambutan dalam acara peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Minta Pemda Bentuk Komisi Informasi jika Belum Punya

Selain itu, ia juga meminta agar badan publik mengambil peran untuk mengedukasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat.

Hal tersebut bertujuan agar prinsip-prinsip utama hak untuk tahu dapat dipahami masyarakat luas.

Termasuk juga adanya terobosan baru dan inovasi strategis dalam rangka mempercepat peningkatan pengetahuan tentang Keterbukaan informasi publik.

"Harapannya agar masyarakat semakin meningkat partisipasi aktifnya dalam pembangunan dan berbagai kebijakan publik, sesuai bidangnya masing-masing," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut Data Pemerintah yang Berkabut Jadi Masalah Birokrasi

Sebagai salah satu strategi untuk menjawab berbagai tantangan keterbukaan informasi publik di masa pandemi Covid-19, pihaknya juga meminta pemerintah daerah berperan aktif.

Terutama bagi mereka yang sudah memiliki komisi informasi.

"Bagi pemerintah daerah yang sudah memiliki komisi informasi diharapkan agar dapat memberikan layanan publik secara optimal," kata dia.

Sementara itu, bagi pemerintah daerah yang belum memilikinya agar segera merealisasikan pembentukan komisi informasi tersebut.

"Peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak sangat esensial untuk memastikan agar hak atas informasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X