Ahli Mengingatkan, Revisi UU Kejaksaan Jangan Kembali ke Hukum Zaman Kolonial

Kompas.com - 28/09/2020, 07:14 WIB
Ilustrasi HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) seperti kembali lagi ke hukum di masa kolonial Belanda.

Sebab, RUU Kejaksaan memuat pasal yang memberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada jaksa.

“Kalau sekarang jaksa diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan, itu sebenarnya kita kembali pada Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) zaman Belanda dulu. Jadi balik lagi ke sono,” kata Mudzakir kepada dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada Minggu (27/9/2020).

Baca juga: DPR Sepakat Harmonisasi RUU tentang Kejaksaan

Dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan bahwa jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Mudzakir mengatakan bahwa prinsip RUU Kejaksaan itu seperti prinsip HIR dulu yang memberi wewenang jaksa sebagai penuntut sekaligus penyidik.

 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, polisi bertindak sebagai pembantu jaksa.

Ia menilai, itu sudah tidak sesuai lagi apabila ingin diterapkan sekarang. Sebab, kepolisian sekarang sudah mulai berubah, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, menuju proporsional.

Memang, kata Mudzakir, hanya masa kini penegakan hukum kepolisian menjadi masalah, sejak cara penegakan hukumnya menjadi diskriminatif karena dicampur-campur dengan politik.

"Di mana hanya mengabdi pada penguasa, bukan penegak hukum yang independen. Maka, polisi yang harus berubah dan tidak boleh main-main politik penguasa,” kata dia.

Baca juga: Baleg DPR Sepakat Bentuk Panja RUU tentang Kejaksaan RI

Kemudian, Mudzakir menceritakan kembali bagaimana kepolisian bisa memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan.

Saat itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Awaloeddin Djamin (Awaluddin Djamin) dipanggil oleh Soeharto dan ditanya tentang kesiapan polisi untuk melakukan penyidikan.

“Jawaban Pak Awaluddin saat itu, siap bapak. Karena dia (Kapolri Awaluddin Djamin) siap, akhirnya Pak Harto langsung setuju. Sudah, sekarang jaksa sebagai penuntut. Sedangkan, polisi sebagai penyelidik dan penyidik. KUHAP itu ACC-nya Pak Harto, masa transisinya dua tahun pada saat itu,” ujar dia. 

Di sisi lain, Mudzakir berpendapat bahwa jaksa memang perlu juga ikut turut ke lapangan mengawasi kerja kepolisian yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana umum.

"Misalnya, jaksa tidak lagi berada di belakang meja tapi harus sama-sama turun ke lapangan. Kalau jaksa di belakang meja, tentu tidak mengerti suasana kebatinan suatu perkara sehingga bagaimana bisa menuntut adil karena tidak mengerti suasana kebatinan," kata dia.

Baca juga: Politikus Nasdem Pertanyakan Kewenangan Penyadapan dalam RUU Kejaksaan

Sementara itu, polisi mengerti suasana kebatinan karena turun ke lapangan misalnya ada pembunuhan dan lainnya.

”Jaksa tidak lagi di belakang meja, tapi harus di depan meja dan dia harus mengerti jiwa suatu perkara. Menjiwai suatu perkara, ya harus melihat perkara pada saat kejadian, bukan saat di berkas,” kata dia. 



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Nasional
Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Nasional
UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

Nasional
UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

Nasional
UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

Nasional
Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Nasional
Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Nasional
Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X