Kompas.com - 27/09/2020, 16:12 WIB
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo saat menjadi narasumber di Talkshow Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (27/9/2018) malam. KOMPAS TVMantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo saat menjadi narasumber di Talkshow Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (27/9/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini berpandangan, hanya Presiden Joko Widodo yang mengetahui alasan sebenarnya pergantian Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI beberapa tahun silam.

Hal itu ia sampaikan terkait pernyataan Gatot yang mengaku diganti dari jabatan itu karena instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.

“Sebenarnya yang paling tahu alasannya itu Pak Jokowi,” kata Jazuli dalam diskusi daring bertajuk “Mantan Panglima, Maumu Apa?”, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30S/PKI

Ia mengungkapkan, mengangkat maupun memberhentikan panglima TNI merupakan hak prerogatif seorang presiden.

Dalam pergantian Gatot sebagai panglima TNI, Jokowi memang telah bersurat kepada DPR.

Sebab, mengacu pada Undang-Undang TNI, pergantian Panglima TNI harus membutuhkan persetujuan DPR.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jazuli mengungkapkan, alasan presiden mengganti Gatot seperti yang tertuang dalam surat kepada DPR hanya bersifat normatif sesuai aturan yang ada.

Menurutnya, apabila ada alasan lain dalam pergantian tersebut, kecil kemungkinan untuk diungkap atau dituangkan dalam surat kepada DPR.

“Yang dimaksud alasan Pak Jokowi yang sesungguhnya itulah yang saya katakan Pak Jokowi paling tahu,” ucap Jazuli.

“Karena meskipun menggantinya karena faktor lain di luar normatif yang ada, pasti ga mungkin diungkap,” sambungnya.

Sebelumnya, lewat kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot menyatakan bahwa pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI berkaitan dengan instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.

"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot dalam sebuah tayangan YouTube, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Gatot Nurmantyo: Apa Pun yang Menentang KAMI, Itu Peringatan dari Allah

"Saya bilang, 'Terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," kata Gatot. 

Pernyataan Gatot tersebut telah dibantah oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian.

"Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

"Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Ingatkan Masyarakat, Menkes: Protokol Kesehatan Harus Dijalankan Disiplin

Nasional
Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Diduga Ada Kasus Penggelapan Bermodus Impor Emas, Ini Kata Jaksa Agung

Nasional
Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Hendropriyono: Saya Tidak Mau Menyosor, Minta Jabatan untuk Menantu, Anak, atau Saya Sendiri

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Tahan Direktur PT Adonara Propertindo

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Jelang PTM Terbatas, Puan Ingatkan Sejumlah Persyaratan dan Izin Orangtua Murid

Nasional
Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Giring Ingin Gratiskan Kuliah jika Jadi Presiden, Bagaimana soal PPN Jasa Pendidikan?

Nasional
Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Gelar Latihan Armada Jaya, TNI AL Kerahkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Ketua DPC PDI-P Kendal Akui Terima Uang Rp 508,8 Juta dari Juliari Batubara

Nasional
Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Menurun, Istana: Kepercayaan Masyarakat Masih Sangat Tinggi

Nasional
Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Tambah Rp 47 Miliar, Anggaran Kemenko PMK untuk 2022 Mencapai Rp 275,97 Miliar

Nasional
Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS  Ketenagakerjaan Hingga Kini

Jampidsus Sebut Belum Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Hingga Kini

Nasional
UPDATE 14 Juni: 11.615.862 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 14 Juni: 11.615.862 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 14 Juni: Sebaran 8.189 Kasus Baru Covid-19, 2.722 Kasus di DKI Jakarta

UPDATE 14 Juni: Sebaran 8.189 Kasus Baru Covid-19, 2.722 Kasus di DKI Jakarta

Nasional
PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X