Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Kompas.com - 27/09/2020, 08:57 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus menilai, pemerintah masih yakin mampu mengatasi pandemi Covid-19.

Menurut dia, hal tersebut terbukti dengan sikap pemerintah yang tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) meski masih terjadi pandemi.

Padahal, masyarakat sudah banyak yang meminta gelarannya ditunda karena khawatir pandemi terus meluas dengan angka yang semakin meninggi setiap hari.

"Rakyat, minimal yang diwakili NU dan Muhammadiyah, telah meminta pemerintah menunda pilkada serentak," ujar Gus Mus dalam cuitan di akun Twitter-nya, dikutip Kompas.com, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Pengguguran Paslon Pilkada 2020 Dinilai Efektif untuk Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

"Tapi tampaknya pemerintah masih yakin dengan kemampuannya menjaga dan menanggulangi dampak pandemi," lanjut dia.

Ia pun mengungkapkan, jangan-jangan hanya pemerintah yang yakin mampu menggelar pilkada secara aman.

Cuitan itu merupakan cuitan balasan atas artikel yang dibagikan akun @GUSDURians tentang konser dangdut yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal.

"Kita khawatir yang yakin hanya yang di Atas sana. Di bawah seperti dalam berita ini?" lanjut Gus Mus dalam cuitannya.

Cuitan tersebut ditulis Gus Mus pada Sabtu (25/9/2020) melalui akun Twitter-nya, @gusmusgusmu pada pukul 19.47 WIB.

Artikel yang direspons Gus Mus tersebut berisi tentang alasan polisi yang tidak berani membubarkan konser tersebut.

Diketahui, PBNU, PP Muhammadiyah serta organisasi masyarakat lainnya telah meminta pemerintah menunda gelaran Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

Baca juga: Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Permintaan tersebut dikarenakan jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air tak menunjukkan adanya penurunan.

Justru belakangan kasus terus bertambah dan telah mencapai sekitar 4.000 kasus setiap harinya.

Namun hingga saat ini, pemerintah dan DPR tetap bersikukuh menggelar Pilkada 2020 dan tak menghentikan tahapannya.

Saat ini, tahapan Pilkada 2020 sendiri sudah memasuki tahapan kampanye.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com