Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 27/09/2020, 06:53 WIB
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan, pasal-pasal tentang pers telah dikeluarkan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Willy mengatakan, sejak awal DPR dan pemerintah sepakat agar pasal-pasal tentang Pers di RUU Cipta Kerja dikembalikan sesuai UU yang ada atau UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

"( Pasal-pasal) Pers juga dikembalikan ke UU existing, itu juga dicabut. Itu poin yang lebih awal disepakati," kata Willy saat dihubungi, Jumat (25/9/2020) malam.

Baca juga: Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Willy mengatakan, selain pasal-pasal tentang Pers, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja.

Keputusan itu diambil setelah mendengar masukan dari berbagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan.

"Maka kemudian ini dianggap tidak relevan, mengapa? Pertama pendidikan itu bukan izin berusaha. Nah itu yang baik di-take out dari cipta kerja, pemerintah juga memiliki hal yang sama," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, terdapat dua pasal tentang Pers yang masuk di RUU Cipta Kerja, yaitu Pasal 11 dan Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pasal 11 UU Pers menyatakan bahwa "penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal".

Baca juga: Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Sementara itu, dalam RUU Cipta Kerja Pasal 11 itu diubah menjadi "pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal".

Kemudian, Pasal 18 UU Pers mengatur soal ketentuan pidana.

RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 18 dengan menaikkan jumlah denda bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan dalam UU Pers.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

UPDATE: Sebaran 11.948 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 3.198

Nasional
Satgas: Raffi Ahmad Komitmen Patuhi Prokes Usai Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Satgas: Raffi Ahmad Komitmen Patuhi Prokes Usai Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 27 Januari: 77.788 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Januari: 77.788 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 81.589 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Januari: Ada 81.589 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 164.113 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Januari: Ada 164.113 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 10.974 Pasien Sembuh dari Covid-19, Penambahan Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 10.974 Pasien Sembuh dari Covid-19, Penambahan Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Tertinggi Selama Pandemi, 387 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Tertinggi Selama Pandemi, 387 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Januari: Tambah 387 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 28.855

UPDATE 27 Januari: Tambah 387 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 28.855

Nasional
UPDATE: Tambah 11.948, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.024.298 Orang

UPDATE: Tambah 11.948, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.024.298 Orang

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

MK Gelar Sidang Sengketa Pilwalkot Medan 2020, Pihak Akhyar-Salman Tak Hadir

Nasional
Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Nasional
Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Nasional
Selama PPKM, Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Selama PPKM, Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
TNI AL Gagalkan Pengangkutan 18.000 Liter Solar Ilegal di Selat Singapura

TNI AL Gagalkan Pengangkutan 18.000 Liter Solar Ilegal di Selat Singapura

Nasional
PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X