"Tidak Boleh Manfaatkan Kondisi untuk Jatuhkan Pemerintahan"

Kompas.com - 26/09/2020, 12:15 WIB
Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam usai bertemu Wapres RI Maruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Umum Parmusi Usamah Hisyam usai bertemu Wapres RI Maruf Amin di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia ( Parmusi) Usamah Hisyam meminta kondisi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 tidak dimanfaatkan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Masyarakat sipil tidak boleh memanfaatkan situasi dan kondisi nasional untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah semata-semata karena tak sabar menahan syahwat politik," kata Usamah saat membuka Muktamar IV Parmusi secara virtual, Sabtu (26/9/2020).

Presiden Jokowi turut hadir secara virtual dalam acara itu dan menyampaikan sambutannya.

Baca juga: Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Usamah menhatakan, upaya menjatuhkan pemerintahan hanya akan memunculkan konflik horizontal yang memicu disintegrasi bangsa.

Akibatnya, rakyat justru akan menjadi pihak yang paling dirugikan dan disengsarakan.

Ia menegaskan, masyarakat harus taat terhadap hukum dan konstitusi untuk mewujudkan negara yang menjunjung tinggi peradaban.

Jika memang ada pihak yang merasa lebih layak memimpin negara, maka harus dilakukan sesuai konstitusi.

Baca juga: Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infaq dan Sedekah

"Siapapun dia, apakah profesor, doktor, ulama, apalagi seorang Jenderal TNI. Bila merasa memiliki kemampuan memimpin bangsa dan negara lebih baik, maka bertarunglah secara kesatria, secara konstitusional, melalui pemilihan presiden mendatang," kata Usamah.

Daripada berupaya menjatuhkan pemerintah, ia meminta masyarakat untuk bersama-sama membantu memutus mata rantai penularan corona dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Kita semua harus legowo ketika pemerintah menghadapi kondisi sulit. Dengan bersatu, bekerja keras, duduk bersama membuka dialog untuk mengatasi persoalan bangsa yang rumit bagi keselamatan rakyat," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

Sementara dalam sambutannya, Jokowi menegaskan krisis akibat pandemi Covid-19 tak hanya dialami Indonesia, namun juga 215 negara di berbagai belahan dunia.

Jokowi bahkan memberi perbandingan dengan Amerika Serikat, dimana ada 7,2 juta kasus positif. Sementara kasus positif Indonesia sampai kemarin ada 266.845.

Dari sisi ekonomi, Jokowi juga memberi perbandingan dengan India. Pada Kuartal II 2020, ekonomi India terkontraksi ke minus 23,9 persen. Sementara dalam periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Nasional
Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Nasional
Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Nasional
Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Nasional
Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Nasional
Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Nasional
Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X