Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Kompas.com - 25/09/2020, 21:21 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIWakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily tidak setuju apabila ada pendapat yang mengatakan partai politik mendukung pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 atas alasan persiapan Pilpres 2024.

"Saya kira, terlalu jauh mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024," ujar Ace saat dihubungi, Jumat (25/9/2020).

Bagi Golkar, lanjut Ace, persoalan pilkada sederhana. Pilkada adalah agenda politik yang telah diamanatkan oleh konstitusi sehingga harus tetap dilaksanakan.

"Agenda pilkada ini merupakan agenda politik yang tetap dilakukan agar sirkulasi kepemimpinan di daerah tetap dapat berjalan," kata Ace.

Baca juga: Salah Satu Tim Paslon Pilkada Ogan Ilir Laporkan Petahana, Ini Penjelasan Bawaslu

Menurut Ace, pilkada di tengah pandemi justru harus digelar. Sebab, hingga saat ini belum ada satupun pihak yang dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Sementara itu, kepemimpinan di daerah harus tetap berjalan untuk meminimalisasi dampak neatif dari pandemi bagi rakyat.

"Jumlahnya 270 kabupaten, kota dan provinsi sangat banyak jumlahnya dan di saat penanganan Covid-19 memerlukan kepemimpinan yang definitif untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis," ujar Ace.

Seiring dorongan agar pilkada tetap digelar, Golkar juga turut mendorong supaya pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Menurut Ace, pilkada justru dapat menunjukkan komitmen para calon kepala daerah terhadap kesehatan dan penanganan Covid-19.

"Kita ingin agenda politik tetap dapat berjalan, tentu dengan memperhatikan dengan tegas dan disiplin Covid-19. Kampanye bisa dilakukan dengan memanfaatkan kampanye digital, bisa dengan door to door ke rumah warga dan lain sebagainya untuk menyampaikan visi dan misinya," tutur Ace.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X