Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/09/2020, 21:21 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily tidak setuju apabila ada pendapat yang mengatakan partai politik mendukung pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 atas alasan persiapan Pilpres 2024.

"Saya kira, terlalu jauh mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024," ujar Ace saat dihubungi, Jumat (25/9/2020).

Bagi Golkar, lanjut Ace, persoalan pilkada sederhana. Pilkada adalah agenda politik yang telah diamanatkan oleh konstitusi sehingga harus tetap dilaksanakan.

"Agenda pilkada ini merupakan agenda politik yang tetap dilakukan agar sirkulasi kepemimpinan di daerah tetap dapat berjalan," kata Ace.

Baca juga: Salah Satu Tim Paslon Pilkada Ogan Ilir Laporkan Petahana, Ini Penjelasan Bawaslu

Menurut Ace, pilkada di tengah pandemi justru harus digelar. Sebab, hingga saat ini belum ada satupun pihak yang dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Sementara itu, kepemimpinan di daerah harus tetap berjalan untuk meminimalisasi dampak neatif dari pandemi bagi rakyat.

"Jumlahnya 270 kabupaten, kota dan provinsi sangat banyak jumlahnya dan di saat penanganan Covid-19 memerlukan kepemimpinan yang definitif untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis," ujar Ace.

Seiring dorongan agar pilkada tetap digelar, Golkar juga turut mendorong supaya pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Menurut Ace, pilkada justru dapat menunjukkan komitmen para calon kepala daerah terhadap kesehatan dan penanganan Covid-19.

"Kita ingin agenda politik tetap dapat berjalan, tentu dengan memperhatikan dengan tegas dan disiplin Covid-19. Kampanye bisa dilakukan dengan memanfaatkan kampanye digital, bisa dengan door to door ke rumah warga dan lain sebagainya untuk menyampaikan visi dan misinya," tutur Ace.

Ia juga mengatakan, tidak semua daerah yang menyelenggarakan pilkada berstatus zona merah. Bahkan, sebagian besar daerah berstatus zona hijau.

Baca juga: Perppu Pilkada Dinilai Mendesak untuk Diterbitkan

"Dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada, ini kan tidak semua berada pada zona merah. Hampir sebagian besar daerah tersebut juga yang zona hijau," ujar dia.

"Terhadap daerah yang bukan zona merah, tentu pilkada harus tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19 yang ketat," lanjut Ace.

Diberitakan sebelumnya, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai keputusan pemerintah dan DPR tetap melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 berkaitan erat dengan Pemilu 2024 mendatang.

Dia mengatakan, seluruh partai politik ingin pasangan calon (paslon) yang diusung memenangkan pilkada. Apabila paslon berhasil menjadi kepala daerah, maka parpol akan memiliki dukungan politik di suatu daerah.

Baca juga: Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

"Ini (kemenangan di pilkada) bisa jadi ambisi dalam Pilpres 2024. Jadi pikirannya sudah panjang, tidak hanya 2020 tapi 2024," kata Siti dalam sebuah diskusi, Kamis (24/9/2020).

Siti mengatakan, kemenangan di pilkada sangat penting bagi setiap parpol. Hal itu menjadi prasyarat penting parpol jika ingin menguasai dukungan politik di suatu daerah.

Dengan begitu, parpol akan memiliki kekuatan politik sebagai modal dalam Pilpres 2024.

"Semua parpol ingin calonnya menang. Bagi partai, kemenangan dalam pilkada jadi prasyarat penting penguasaan daerah-daerah di bawah otoritasnya," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com