Mundurnya Febri Diansyah dan Empat Persoalan Terkait Independensi KPK...

2. Polisi di tubuh KPK

ICW pada April lalu menyoroti banyaknya jabatan strategis di sektor penindakan yang dipegang oleh polisi.

Misalnya, Deputi Penindakan yang diisi oleh mantan Wakapolda DI Yogyakarta, Irjen Karyoto. Kemudian, Direktur Penyelidikan KPK yang dijabat oleh Brigjen Pol Endar Priantoro dan Kombes Panca Putra yang menjabat sebagai Direktur Penyidikan.

Tiga nama itu belum termasuk Firli Bahuri yang menjabat sebagai Ketua KPK. Firli sendiri diketahui merupakan seorang jenderal bintang tiga.

"Hal ini dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pada saat ada kasus dugaan korupsi yang melibatkan dari institusi Polri," kata Kurnia dalam siaran pers, pada 14 April lalu.

Baca juga: Dominasi Polisi di Sektor Penindakan KPK Jadi Sorotan

Namun, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan bahwa KPK tetap bekerja independen meski banyak posisi strategis di sektor penindakan yang didominasi oleh polisi.

"KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum, dalam penanganan setiap kasus dipastikan akan tetap bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," kata Ali kepada wartawan, pada 21 April lalu.

3. Rencana perubahan status pegawai

Independensi KPK sebagai lembaga antikorupsi kembali diuji setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Status Kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara.

Menurut Kurnia, dengan masuknya KPK ke dalam rumpun eksekutif, muncul kekhawatiran independensi lembaga tersebut akan terkikis.

"Jadi kita akan sulit ke depan menilai KPK akan objektif dengan adanya Undang-undang 19 tahun 2019 utamanya terkait dengan alih status pegawai KPK," kata Kurnia pada 10 Agustus lalu.

Baca juga: Alih Status Pegawai dan Kekhawatiran Terkikisnya Independensi KPK

Hal yang sama disampaikan oleh penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Menurut dia, independensi pegawai KPK sangat dibutuhkan agar pemberantasan korupsi berjalan optimal.

Menurut dia, terbitnya PP 41/2020 merupakan strategi pemerintah untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Itu (alih status pegawai) adalah tahap akhir pelemahan KPK, kali ini masalah indepedensi pegawainya. Terlihat dengan jelas Presiden Jokowi berkontribusi langsung terhadap pelemahan dimaksud," kata Novel, dikutip dari Tribunnews.com, pada 9 Agustus 2020.

Baca juga: Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ingin Buka Kantor Hukum