Praktisi Pendidikan Apresiasi Klaster Pendidikan Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 25/09/2020, 15:20 WIB
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Rakyat Tolak Omnibus Law (Frontal) membawa spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (14/8/2020). Mereka menyatakan menolak rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/nz. ANTARA FOTO/Mohamad HamzahPengunjuk rasa yang tergabung dalam Front Rakyat Tolak Omnibus Law (Frontal) membawa spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (14/8/2020). Mereka menyatakan menolak rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/nz.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah organisasi dan praktisi pendidikan mengapresiasi pemerintah dan DPR yang telah mengeluarkan klaster pendidikan dari draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Mereka mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Menolak Klaster Pendidikan Masuk ke Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Kami sangat mengapresiasi dengan keputusan pemerintah yang bijak. Karena dunia pendidikan yang umatnya ratusan juta itu akan tenang menghadapi musim wabah ini," ujar Ketua Pendidikan NU Circle Ahmad Razali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Selain NU Circle, organisasi lain yang tergabung dalam aliansi ini, yakni Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah dan LP Ma'arifNU PBNU.

Baca juga: Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Sejumlah praktisi pendidikan juga ikut bergabung di dalam aliansi. Antara lain, Rektor Universitas NU Yogyakarta, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ahmad melanjutkan, meski mengapresiasi, namun di sisi lain pihaknya berkomitmen untuk tetap mengawal pembahasan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga nantinya diterbitkan aturan turunannya berupa peraturan pemerintah (PP).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara khusus, Aliansi meminta pemerintah dan DPR selalu merujuk pada konstitusi apabila membuat regulasi di bidang pendidikan.

Aliansi juga mendorong supaya perancangan setiap regulasi bidang pendidikan tidak hanya dibahas sendiri, melainkan melibatkan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan.

"Libatkan organisasi pergerakan besar, seperti PP Muhammadiyah, NU dan PGRI serta organisasi pendidikan yang juga menjadi bagian dari pergerakan kemerdekan berbasis agama, budaya dan kebangsaan," tutur Ahmad.

Baca juga: PGRI Minta Klaster Pendidikan Tak Masuk dalam RUU Cipta Kerja

Untuk diketahui, Badan Legislasi DPR dan pemerintah sepakat mengeluarkan klaster pendidikan dari draf omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Perubahan Hari Libur Nasional Bukan untuk Langgar Hak Pekerja

Satgas Covid-19: Perubahan Hari Libur Nasional Bukan untuk Langgar Hak Pekerja

Nasional
Satgas: PPKM Mikro untuk Awasi Kegiatan Masyarakat yang Sulit Dikendalikan

Satgas: PPKM Mikro untuk Awasi Kegiatan Masyarakat yang Sulit Dikendalikan

Nasional
Satgas: Jika Daerah Berstatus Zona Merah Lebih dari Seminggu, PPKM Mikro Harus Dievaluasi

Satgas: Jika Daerah Berstatus Zona Merah Lebih dari Seminggu, PPKM Mikro Harus Dievaluasi

Nasional
Menkes: Kenaikan Pasien Covid-19 di RS Sudah Lebih dari 100 Persen

Menkes: Kenaikan Pasien Covid-19 di RS Sudah Lebih dari 100 Persen

Nasional
Menkes: Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Usia 18 Tahun ke Atas Diperbanyak

Menkes: Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Usia 18 Tahun ke Atas Diperbanyak

Nasional
Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

Nasional
Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Nasional
Menkes: Yang Penting Kita Bisa Kontrol Pandemi, Flattening The Curve

Menkes: Yang Penting Kita Bisa Kontrol Pandemi, Flattening The Curve

Nasional
KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X