Komisi II: Pemerintah Pasti Sudah Dengar Saran Ahli Kesehatan untuk Lanjutkan Pilkada

Kompas.com - 25/09/2020, 14:33 WIB
Warga melintas di depan mural bertemakan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (27/8/2020), diketahui total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. KRISTIANTO PURNOMOWarga melintas di depan mural bertemakan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (27/8/2020), diketahui total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, berpendapat bahwa saran dari para ahli kesehatan telah ditimbang dan disampaikan pemerintah dalam rapat kerja tentang pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar Senin (21/9/2020).

Hal ini menjawab pernyataan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang menyayangkan sikap DPR karena tidak melibatkan unsur ahli kesehatan dalam rapat kerja tersebut.

"Kami di DPR menganggap pemerintah di dalam menyampaikan pertimbangan dan kesiapannya pasti sudah mendengar berbagai masukan dan saran, termasuk dari unsur ahli kesehatan," ujar Doli saat dihubungi, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: IDI Sayangkan Unsur Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat Komisi II DPR tentang Pilkada

Melalui rapat kerja pada Senin lalu, DPR dan pemerintah sepakat Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember mendatang.

Alasannya, situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air dianggap masih terkendali.

Namun, angka penularan virus corona di masyarakat saat ini justru dalam kondisi meningkat pesat.

Dalam dua hari terakhir misalnya, tercatat dua kali rekor penambahan kasus baru Covid-19, yaitu 4.465 dan 4.634 kasus baru. 

Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia juga sudah menembus 10.000 orang. Bahkan, dalam tiga hari terakhir tercatat jumlah pasien Covid-19 yang meninggal sebesar 428 orang.

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Tinggi hingga Lewati 10.000, Ini Penjelasan IDI

Akan tetapi, menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penundaan tidak mungkin dilakukan karena tak ada satu institusi pun yang bisa memastikan akhir dari pandemi Covid-19.

Selain itu, dengan pilkada tetap digelar, masyarakat bisa segera memperoleh pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dalam menanggulangi pandemi.

Doli mengatakan, Komisi II dengan senang hati menerima PB IDI jika ada pandangan khusus yang perlu disampaikan terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca juga: Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Menurut dia, Komisi II terbuka terhadap segala saran dan masukan.

"Kalau nanti memang ada yang khusus perlu disampaikan langsung dari IDI dan para ahli kesehatan dan epidemiolog kepada kami di DPR, dengan senang hati kami akan menerimanya," kata dia.

Namun, pernyataan ini baru disampaikan Doli setelah pemerintah dan DPR tetap melanjutkan Pilkada 2020.

Baca juga: Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Nasional
Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Nasional
Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X