Komisi II: Pemerintah Pasti Sudah Dengar Saran Ahli Kesehatan untuk Lanjutkan Pilkada

Kompas.com - 25/09/2020, 14:33 WIB
Warga melintas di depan mural bertemakan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (27/8/2020), diketahui total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. KRISTIANTO PURNOMOWarga melintas di depan mural bertemakan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (27/8/2020), diketahui total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, berpendapat bahwa saran dari para ahli kesehatan telah ditimbang dan disampaikan pemerintah dalam rapat kerja tentang pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar Senin (21/9/2020).

Hal ini menjawab pernyataan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang menyayangkan sikap DPR karena tidak melibatkan unsur ahli kesehatan dalam rapat kerja tersebut.

"Kami di DPR menganggap pemerintah di dalam menyampaikan pertimbangan dan kesiapannya pasti sudah mendengar berbagai masukan dan saran, termasuk dari unsur ahli kesehatan," ujar Doli saat dihubungi, Jumat (25/9/2020).

Baca juga: IDI Sayangkan Unsur Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat Komisi II DPR tentang Pilkada

Melalui rapat kerja pada Senin lalu, DPR dan pemerintah sepakat Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember mendatang.

Alasannya, situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air dianggap masih terkendali.

Namun, angka penularan virus corona di masyarakat saat ini justru dalam kondisi meningkat pesat.

Dalam dua hari terakhir misalnya, tercatat dua kali rekor penambahan kasus baru Covid-19, yaitu 4.465 dan 4.634 kasus baru. 

Angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia juga sudah menembus 10.000 orang. Bahkan, dalam tiga hari terakhir tercatat jumlah pasien Covid-19 yang meninggal sebesar 428 orang.

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Tinggi hingga Lewati 10.000, Ini Penjelasan IDI

Akan tetapi, menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penundaan tidak mungkin dilakukan karena tak ada satu institusi pun yang bisa memastikan akhir dari pandemi Covid-19.

Selain itu, dengan pilkada tetap digelar, masyarakat bisa segera memperoleh pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dalam menanggulangi pandemi.

Doli mengatakan, Komisi II dengan senang hati menerima PB IDI jika ada pandangan khusus yang perlu disampaikan terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca juga: Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Menurut dia, Komisi II terbuka terhadap segala saran dan masukan.

"Kalau nanti memang ada yang khusus perlu disampaikan langsung dari IDI dan para ahli kesehatan dan epidemiolog kepada kami di DPR, dengan senang hati kami akan menerimanya," kata dia.

Namun, pernyataan ini baru disampaikan Doli setelah pemerintah dan DPR tetap melanjutkan Pilkada 2020.

Baca juga: Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Nasional
Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Nasional
Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

Nasional
Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Nasional
BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

Nasional
BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

Nasional
Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Nasional
Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X