Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Kompas.com - 25/09/2020, 13:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, sulit bagi Presiden Joko Widodo menghindari perspektif publik soal digelarnya Pilkada 2020 di tengah pandemi dari kepentingan politik.

Hal ini mengingat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Presiden, Bobby Nasution menjadi peserta pilkada tahun ini.

Gibran maju di Pilkada Solo, sementara Bobby di Pilkada Medan. 

 

"Presiden, DPR dan KPU tentu punya alasan (soal Pilkada tetap dilanjutkan). Tapi sulit bagi presiden menghindari perspektif publik," kata Feri saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

"Publik yang melihat majunya anak dan menantunya sebagai alasan dipaksakannya penyelenggaraan pilkada," lanjut Feri.

Baca juga: Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Karenanya, kata dia, berdasarkan UU 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara bersih dan bebas KKN diatur agar penyelenggara negara menghindarkan diri dari kebijakan yang menguntungan keluarga atau kerabatnya.

Apa yang terjadi dalam Pilkada, kata dia, sangat kentara kepentingan politiknya

"Iya tak bisa dihindari dari dugaan sarat kepentingan," kata Feri.

"Apalagi harus dilihat partai-partai sudah membangun konsolidasi politik. Bagi partai konsolidasi itu harus tetap dijaga sehingga kalau pilkada ditunda, hal lain yang tidak sesuai kehendak partai bisa terjadi," ungkapya melanjutkan.

Sementara itu, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan sikap pemerintan dan prestasi.

Pertama, faktor ekonomi politik. "Sebab, pemerintahn sudah mengucurkan alokasi tambahan anggaran untuk pelaksanaan pilkada di masa pandemi yang jumlahnya hampir mencapai Rp 5 triun," kata Arya saat dikonfirmasi secara terpisah.

"Dana tersebut tentu sudah terpakai sebagian. Sehingga bila ditunda, dugaan saya pemerintah khawatir akan terjadi penambahan biaya," lanjut Arya.

Penyebab kedua, faktor biaya politik kandidat.

Dengan menunda, kata Arya, pemerintah berfikir akan meningkatkan dana yang akan dikeluarkan kandidat dalam sosialisasi.

Melihat posisi pemerintah tersebut, menurutnya kecil kemungkinan akan ditunda.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com