Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Kompas.com - 25/09/2020, 11:48 WIB
Foto: Ribuan pendukung dan simpatisan Paslon Hasim-Tuppak di halaman kantor KPU Simalungun, Jalan Roailam Saragih, Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, Minggu (6/9/2020) KOMPAS.COM/Teguh PribadiFoto: Ribuan pendukung dan simpatisan Paslon Hasim-Tuppak di halaman kantor KPU Simalungun, Jalan Roailam Saragih, Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, Minggu (6/9/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berharap hasil revisi Peraturan KPU (PKPU) membuat penyelenggaraan Pilkada 2020 terlaksana dengan baik sesuai dengan protokol Covid-19.

Ia mengingatkan agar PKPU Nomor 13 Tahun 2020 itu tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan secara tegas dalam tiap tahapan pilkada.

"PKPU kalau hanya tertulis tidak ada artinya dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ketika diimplementasikan di lapangan," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2020).

"Karena itu kami minta kepada penyelenggara dan pengawas untuk memonitor dan melaksanakan PKPU tersebut dengan baik," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Dasco mengatakan, DPR juga akan terus mengawasi pelaksanaan PKPU tersebut.

Menurut dia, DPR dapat melalukan evaluasi PKPU jika di kemudian hari ditemukan banyak pelanggaran protokol Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan pilkada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apabila implementasinya kami rasa dalam jangka waktu tertentu banyak pelanggaran, bukan tidak mungkin kami adakan evaluasi," kata Dasco.

KPU telah menyelesaikan PKPU Nomor 13/2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19, pada Kamis (24/9/2020).

PKPU ini merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020, yang resmi diundangkan pada 23 September 2020.

Baca juga: Soal Revisi PKPU, Bawaslu: Tidak Ada Konser Musik, Pagelaran Seni, Itu Dihilangkan!

Salah satu aturan dalam revisi PKPU, yaitu KPU melarang gelaran konser musik sebagai salah satu kegiatan kampanye Pilkada 2020.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

Nasional
Ketua DPR: PPKM yang Disesuaikan Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan

Ketua DPR: PPKM yang Disesuaikan Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan di Palangkaraya Diproses Hukum

Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan di Palangkaraya Diproses Hukum

Nasional
Hadapi Omicron, Semua Negara Diimbau Gencarkan 3 Langkah Antisipatif

Hadapi Omicron, Semua Negara Diimbau Gencarkan 3 Langkah Antisipatif

Nasional
Tim DVI Polri Terima 30 Jenazah Akibat Erupsi Semeru, 10 Korban Telah Diidentifikasi

Tim DVI Polri Terima 30 Jenazah Akibat Erupsi Semeru, 10 Korban Telah Diidentifikasi

Nasional
Menteri PPPA: Partisipasi Aktif Perempuan dalam Ekonomi Akan Menaikkan Pendapatan Negara

Menteri PPPA: Partisipasi Aktif Perempuan dalam Ekonomi Akan Menaikkan Pendapatan Negara

Nasional
Golkar Yakin Revisi UU Cipta Kerja Bisa Selesai Kurang dari 2 Tahun, jika...

Golkar Yakin Revisi UU Cipta Kerja Bisa Selesai Kurang dari 2 Tahun, jika...

Nasional
Cegah Sunat Perempuan, Kementerian PPPA Susun Peta Jalan dan Rencana Aksi

Cegah Sunat Perempuan, Kementerian PPPA Susun Peta Jalan dan Rencana Aksi

Nasional
Nilai Penangkapan Tak Bikin Jera, Wakil Ketua KPK: Ada Daerah yang Bupatinya 3 Kali Tertangkap

Nilai Penangkapan Tak Bikin Jera, Wakil Ketua KPK: Ada Daerah yang Bupatinya 3 Kali Tertangkap

Nasional
12 dari 56 Eks Pegawai KPK Tidak Bersedia Jadi ASN Polri, Ini Daftarnya

12 dari 56 Eks Pegawai KPK Tidak Bersedia Jadi ASN Polri, Ini Daftarnya

Nasional
Mengenal 5 Kapal Cepat Rudal 60 Meter Andalan TNI AL Buatan PAL...

Mengenal 5 Kapal Cepat Rudal 60 Meter Andalan TNI AL Buatan PAL...

Nasional
DPR Tetapkan Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara, Ini Nama-namanya

DPR Tetapkan Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara, Ini Nama-namanya

Nasional
KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.