Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Kompas.com - 25/09/2020, 10:42 WIB
Pengendara motor melintas di depan ornamen bertuliskan COBLOS yang merupakan alat sosialisasi Pilkada Tangsel di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/9/2020). Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang akan menggelar pesta demokrasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc. ANATRA FOTO/MUHAMMAD IQBALPengendara motor melintas di depan ornamen bertuliskan COBLOS yang merupakan alat sosialisasi Pilkada Tangsel di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/9/2020). Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang akan menggelar pesta demokrasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.
Penulis Dani Prabowo
|

Seperti yang terjadi di Kepulauan Riau. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu Soerya Respationo-Iman Sutiawan, Isdianto-Suryani, dan Ansar Ahmad-Marlin Agustina diduga melanggar protokol kesehatan seusai kegiatan pencabutan nomor urut pasangan calon di Hotel CK Tanjungpinang, kemarin.

Dilansir dari Antara, masing-masing pendukung pasangan calon berkerumun, berfoto, sembari meneriakkan nama masing-masing kandidat pilkada. Mereka berada di ruang tunggu para tamu.

Puluhan aparat kepolisian yang berjaga berupaya terus memperingatkan mereka untuk tetap menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker secara tepat dan tidak berkerumun. Namun imbauan tersebut tidak dihiraukan massa yang larut dalam euforia seusai pencabutan nomor urut.

Baca juga: Ini Saran PB IDI untuk Penyelenggara Pilkada Serentak 2020

"Apapun alasannya, sudah sepatutnya bahwa wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat betul-betul dapat melindungi rakyatnya, keselamatan rakyatnya. Sehingga, semua pesta demokrasi bisa dijalankan dengan baik," kata Wiku.

Disesalkan

Keputusan agar pilkada tetap dilanjutkan disesalkan karena diambil di tengah desakan berbagai pihak agar pilkada ditunda untuk sementara waktu.

Kekhawatiran akan munculnya klaster penularan virus corona baru di tengah tahapan penyelenggaraan pilkada, tentu bukan tanpa alasan.

Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) sebelumnya mencatat bahwa terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon dan tim pendukungnya saat mendaftarkan diri ke kantor KPU daerah pada 3-5 September lalu.

Baca juga: Dugaan soal Tak Ditundanya Pilkada 2020, dari Kepentingan Petahana hingga Mahar Politik

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengungkapkan, perhelatan pilkada seharusnya dipahami sebagai penghormatan demokrasi demi kepentingan publik. Dalam hal ini, kepentingan yang dimaksud yatu agar masyarakat terlindungi dari bahaya Covid-19, sehingga sebaiknya pilkada ditunda.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini menilai, keselamatan nyawa manusia harus menjadi patokan dasar dalam pengambilan keputusan. Apalagi, saat ini angka penularan kasus Covid-19 kian meningkat.

Kondisi itu diperparah dengan ketidakdisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Nasional
Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Nasional
Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Nasional
UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

Nasional
Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Nasional
Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Nasional
Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Nasional
Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Nasional
Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Nasional
Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Nasional
UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menteri PANRB: ASN Bisa Dapat Tunjangan Pensiun hingga Rp 1 Miliar

Menteri PANRB: ASN Bisa Dapat Tunjangan Pensiun hingga Rp 1 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X