CSIS: Penegakan Aturan Sejumlah Larangan di Kampanye Pilkada Harus Efektif

Kompas.com - 25/09/2020, 09:29 WIB
ILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, penegakan aturan tentang larangan sejumlah kegiatan kampanye harus dilakukan secara efektif oleh penyelenggara dan pengawas Pilkada 2020.

Hal ini menyusul akan dimulainya masa kampanye di 270 daerah penyelenggara pilkada pada 26 September 2020 atau pada hari Sabtu besok.

"KPU baru saja menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang salah satunya pada Pasal 88 huruf c mengatur adanya larangan kampanye dalam sejumlah kegiatan, di antaranya: rapat umum, konser musik, gerak jalan santai, perlombaan, bazar dan lainnya," ujar Arya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

"Efektivitas penegakan aturan tersebut menjadi penting untuk memutus mata-rantai penularan Covid-19," lanjutnya menegaskan.

Baca juga: Dugaan soal Tak Ditundanya Pilkada 2020, dari Kepentingan Petahana hingga Mahar Politik

Kemudian, dirinya juga mendorong agar penyelenggara pilkada memperpendek durasi kampanye tatap muka (pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka atau dialog).

Dengan memperpendek masa kampanye, diharapkan dapat menurunkan risiko pemilih terpapar Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Durasi kampanye secara tatap muka diusulkan hanya dilaksanakan selama 30 hari atau paling lama selama 45 hari. Sebagai catatan, dalam dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 durasi pelaksanaan kampanye selama 71 hari," ungkap Arya.

Sementara itu, untuk pelaksanaan kampanye melalui media sosial, media daring atau menggunakan iklan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan selama 71 hari.

Baca juga: Catatan Rekor Covid-19 di Indonesia dan Gelaran Pilkada sebagai Salah Satu Penyebabnya

Arya melanjutkan, penyelenggara pilkada pun sebaiknya membuat aturan yang mewajibkan pasangan calon (paslon) peserta Pilkada secara berkala melakukan test swab dan melaporkan hasilnya kepada KPU.

Selanjutnya, KPU bisa menyampaikan hasilnya kepada publik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Nasional
DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

Nasional
Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Nasional
Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Nasional
Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Nasional
DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

Nasional
KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X