Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Pilkada Dinilai Sangat Lemah

Kompas.com - 25/09/2020, 07:57 WIB
Ketua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan Pilkada yang dimuat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 masih sangat lemah.

Umumnya, sanksi yang diatur berupa peringatan tertulis. Tak ada aturan yang lebih tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Saya kira terkait sanksi ini juga sangat lembek di PKPU ini. Umumnya itu peringatan tertulis, tidak ada yang lebih serius untuk itu," kata Lucius dalam sebuah diskusi daring, Kamis (24/9/2020).

Baca juga: INFOGRAFIK: Sanksi bagi Pihak yang Gelar Konser Saat Pilkada 2020

Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Pilkada tertuang dalam PKPU 13/2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19 yang terbit 23 September 2020.

Pasal 88C Ayat (2) PKPU tersebut mengatur sanksi bagi pasangan calon, partai politik dan tim kampanye yang nekat menggelar kegiatan kampanye yang dilarang KPU, seperti kampanye akbar, konser musik, hingga bazar.

Sanksi bisa berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Baca juga: Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Namun, apabila peringatan tertulis tak diindahkan, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota berhak melakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Tidak hanya itu, PKPU tersebut juga mengatur tentang pembatasan kampanye metode pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, dan debat publik melalui Pasal 58 dan 59.

Jika ada pihak yang melanggar pembatasan tersebut, pelanggar bisa diberi peringatan tertulis, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye, hingga larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama 3 hari.

Baca juga: Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Namun, Lucius menilai bahwa sanksi ini tak akan memberi efek besar bagi paslon, partai politik, atau tim kampanye.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 6.267, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 534.266

UPDATE: Bertambah 6.267, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 534.266

Nasional
Kerahkan Satgas Tinombala, Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Pelaku Teror di Sigi

Kerahkan Satgas Tinombala, Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Pelaku Teror di Sigi

Nasional
Jokowi: Reformasi Struktural Tak Bisa Ditunda Lagi, Regulasi yang Rumit Harus Dipangkas

Jokowi: Reformasi Struktural Tak Bisa Ditunda Lagi, Regulasi yang Rumit Harus Dipangkas

Nasional
Mantapkan Fungsi Organisasi, Korpri Diharapkan Jadi Role Model Penerapan Protokol Kesehatan

Mantapkan Fungsi Organisasi, Korpri Diharapkan Jadi Role Model Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Pasca-aksi Teror di Sigi, PBNU Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi

Pasca-aksi Teror di Sigi, PBNU Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi

Nasional
Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Rinciannya

Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Rinciannya

Nasional
Tokoh Masyarakat Diminta Jaga Situasi Tetap Kondusif Pasca-aksi Teror di Sigi

Tokoh Masyarakat Diminta Jaga Situasi Tetap Kondusif Pasca-aksi Teror di Sigi

Nasional
Ketua MPR Prihatin Calon Besan Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK

Ketua MPR Prihatin Calon Besan Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Buru Pelaku Teror di Kabupaten Sigi

Anggota Komisi III Minta Polri Buru Pelaku Teror di Kabupaten Sigi

Nasional
Layanan Digital Jadi Favorit, BPJS Kesehatan Sudah Kembangkan Sistem Antri Daring di 2.028 RS

Layanan Digital Jadi Favorit, BPJS Kesehatan Sudah Kembangkan Sistem Antri Daring di 2.028 RS

Nasional
UPDATE 29 November: Total 2.035 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 WNI Sembuh di 2 Negara

UPDATE 29 November: Total 2.035 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 WNI Sembuh di 2 Negara

Nasional
Jokowi Ungkap Sederet Bantuan untuk Guru pada Masa Pandemi, dari Kuota Internet hingga BLT

Jokowi Ungkap Sederet Bantuan untuk Guru pada Masa Pandemi, dari Kuota Internet hingga BLT

Nasional
UPDATE 29 November: 3.531 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 29 November: 3.531 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Banyak Orang Tua Tak Sabar Sekolah Dibuka Lagi, Jokowi: Kita Harus Hati-hati

Banyak Orang Tua Tak Sabar Sekolah Dibuka Lagi, Jokowi: Kita Harus Hati-hati

Nasional
Pilkada 9 Desember 2020 Ditetapkan Jadi Hari Libur Nasional

Pilkada 9 Desember 2020 Ditetapkan Jadi Hari Libur Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X