Kompas.com - 25/09/2020, 07:25 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Rapat kerja tersebut membahas rencana strategis Kejaksaan Agung tahun 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIJaksa Agung ST Burhanuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Rapat kerja tersebut membahas rencana strategis Kejaksaan Agung tahun 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama.

"Kemudian, Hatta disebut mereka itu adalah eks Ketua MA Hatta Ali," ucapnya.

Rencana tidak terlaksana

Meski ada nama kedua pejabat tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menegaskan bahwa rencana Pinangki dalam action plan tidak terlaksana.

"Silakan dibaca baik-baik surat dakwaan dan dicermati bahwa itu adalah perbuatan terdakwa dengan kawan berbuatnya terkait yang akan dilakukan," kata Hari ketika dihubungi Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

"Selanjutnya pada halaman 11 surat dakwaan jelas bahwa rencana itu tidak terlaksana," lanjut dia.

Di dalam surat dakwaan, Djoko Tjandra disebut membatalkan kerja sama, termasuk proposal tersebut, pada Desember 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pembatalan itu dikarenakan tidak ada satu pun poin dalam proposal Pinangki yang terlaksana.

Padahal, Djoko Tjandra sudah membayar uang muka kepada Pinangki sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat dari total 1 juta dollar AS yang dijanjikan.

Untuk mengetahui perkembangan dan fakta hukum kasus tersebut, Kejagung meminta publik mengikuti proses persidangan lebih lanjut.

"Silakan ikuti sidangnya biar jelas fakta hukum yang terjadi," tutur Hari.

Pengakuan Jaksa Agung

Saat rapat bersama dengan anggota Komisi III DPR, Jaksa Agung ST Burhanuddin turut angkat bicara terkait kasus yang menyeret namanya itu.

Baca juga: Dibeberkan Jaksa, Berapa Gaji Jaksa Pinangki Per Bulan?

Burhanuddin mengaku tidak mengenal serta tidak pernah berkomunikasi dengan Djoko Tjandra yang sempat buron selama 11 tahun.

Pada kesempatan itu, ia juga menegaskan tidak pernah memerintahkan Pinangki untuk mengurus kasus Djoko Tjandra.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Nasional
Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Nasional
Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Nasional
Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Nasional
Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Nasional
Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Nasional
Sandiaga Uno: Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 Turun 75 Persen

Sandiaga Uno: Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 Turun 75 Persen

Nasional
Luhut Minta Pemerintah Mati-matian Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Luhut Minta Pemerintah Mati-matian Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BRIN Sebut Selama Pandemi Limbah Medis Bisa Diolah dengan Teknologi Mobile

Kepala BRIN Sebut Selama Pandemi Limbah Medis Bisa Diolah dengan Teknologi Mobile

Nasional
Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Nasional
Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

Nasional
Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Nasional
Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X