Catatan Rekor Covid-19 di Indonesia dan Gelaran Pilkada sebagai Salah Satu Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah terjadi selama lebih dari enam bulan belum menunjukkan tanda akan membaik.

Hal tersebut tampak dari penambahan kasus harian Covid-19 yang kini telah tembus angka 4.000-an kasus dalam satu hari.

Pada Kamis (24/9/2020), Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan data penambahan harian kasus Covid-19 sebanyak 4.634 kasus.

Penambahan kasus positif pada Kamis ini merupakan yang tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada Maret.

Baca juga: IDI Sayangkan Unsur Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat Komisi II DPR Tentang Pilkada

Adapun rekor tertinggi penambahan kasus Covid-19 yang tercatat, terjadi pada sehari sebelumnya yakni Rabu (23/9/2020). Saat itu ada 4.465 kasus baru selama 24 jam.

Di hari yang sama, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi salah satunya disebabkan karena Pilkada Serentak 2020.

Meski seruan agar pilkada ditunda makin kencang, pemerintah tetap jalan terus. Kemarin, 24 September 2020, pengundian nomor urut pasangan calon pilkada sudah dilakukan.

Aparat penyelenggara Pilkada memastikan tidak ada kerumunan di tahapan tersebut.

Puluhan ribu kasus aktif dan kematian

Pada 24 September, total kasus Covid-19 di Indonesia yaitu sebanyak 262.022. Dari angka tersebut, tercatat ada ada 60.064 kasus aktif atau setara dengan 22,9 persen.

Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan saat sedang menjalani perawatan.

Baca juga: Pakar: Idealnya, Presiden Keluarkan Perppu Pilkada...

Dibandingkan data sehari sebelumnya, yakni pada Rabu (23/9/2020), jumlah kasus aktif Kamis ini mengalami penambahan.

Pada Rabu, tercatat sebanyak 59.453 kasus aktif dari total kasus positif Covid-19 sebanyak 257.388.

Sementara itu, hingga Kamis, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 3.074.814 spesimen terhadap 1.834.349 orang yang diambil sampelnya.

Selain itu, data pada Kamis juga mencatat adanya 128 penambahan kasus kematian akibat Covid-19.

Dengan penambahan ini, tercatat total kasus kematian akibat Covid-19 telah mencapai 10.105 orang.

Baca juga: Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Bahkan, dalam tiga hari terakhir, tercatat pasien Covid-19 yang meninggal berjumlah 428 orang.

Selain itu, pemerintah juga mengungkap bahwa saat ini ada 110.910 orang berstatus suspek.

Pasien sembuh juga bertambah

Namun, pemerintah pun menumbuhkan harapan dengan memperlihatkan data jumlah pasien Covid-19 yang terus bertambah.

Pada Kamis, pemerintah mencatat ada penambahan 3.895 pasien Covid-19 yang dianggap sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Sehingga, saat ini total pasien Covid-19 yang sembuh mencapai 191.853 orang.

Berkaitan dengan Pilkada

Di tengah situasi pandemi yang kian memprihatinkan, pemerintah telah memutuskan pelaksanaan Pilkada 2020 tetap dilanjutkan.

Keputusan rapat antara Komisi II DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri telah sepakat Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember.

Baca juga: INFOGRAFIK: Sanksi bagi Pihak yang Gelar Konser Saat Pilkada 2020

Salah satu alasannya, pandemi Covid-19 di Tanah Air dinilai masih terkendali.

Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsekuen dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

Keputusan pemerintah dan komisi II DPR ini bertentangan dengan masukan dari sejumlah organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah yang meminta pilkada ditunda demi keselamatan masyarakat.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia yang masih cukup tinggi salah satunya disebabkan karena Pilkada Serentak 2020.

"Kami masih melihat penambahan kasus positif yang cukup tinggi dan ini juga terkait dengan Pilkada," ujar Wiku dalam konferensi pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Baca juga: Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Dia pun mengaku prihatin dengan adanya calon kepala daerah yang menggelar acara yang menimbulkan kerumunan massa di masa pandemi.

Pasalnya, kerumunan dapat memicu penularan virus dan membuat pasien Covid-19 semakin bertambah.

"Apapun alasannya sudah sepatutnya bahwa wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat betul-betul dapat melindungi rakyatnya, keselamatan rakyatnya. Sehingga semua pesta demokrasi bisa dijalankan dengan baik," kata dia.

Dia pun mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Nomor 13 tahun 2020.

Baca juga: KPU Dorong Kampanye Pilkada 2020 Optimalkan Media Daring

Aturan itu turut mengatur sanksi bagi calon kepala daerah yang menggelar kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan seperti konser musik, bazar hingga perlombaan.

Wiku meminta para calon kepala daerah bersama-sama melindungi masyarakat di dalam proses Pilkada.

Hal ini demi menekan angka penyebaran Covid-19 di tanah air yang terus bertambah setiap harinya.

"Perang melawan Covid-19 tidak bisa kita lakukan sendiri. Kami harapkan komitmen seluruh masyarakat bersama calon kepala daerah untuk betul-betul bisa melindungi masyarakat di dalam proses Pilkada ke depan," kata Wiku.