Catatan Rekor Covid-19 di Indonesia dan Gelaran Pilkada sebagai Salah Satu Penyebabnya

Kompas.com - 25/09/2020, 06:29 WIB
Warga melintas di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di Petamburan, Jakarta, Rabu (16/9/2020). Mural tersebut dibuat untuk mengingatkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas karena masih tingginya angka kasus COVID-19 secara nasional. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarWarga melintas di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di Petamburan, Jakarta, Rabu (16/9/2020). Mural tersebut dibuat untuk mengingatkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas karena masih tingginya angka kasus COVID-19 secara nasional. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah terjadi selama lebih dari enam bulan belum menunjukkan tanda akan membaik.

Hal tersebut tampak dari penambahan kasus harian Covid-19 yang kini telah tembus angka 4.000-an kasus dalam satu hari.

Pada Kamis (24/9/2020), Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan data penambahan harian kasus Covid-19 sebanyak 4.634 kasus.

Penambahan kasus positif pada Kamis ini merupakan yang tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada Maret.

Baca juga: IDI Sayangkan Unsur Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat Komisi II DPR Tentang Pilkada

Adapun rekor tertinggi penambahan kasus Covid-19 yang tercatat, terjadi pada sehari sebelumnya yakni Rabu (23/9/2020). Saat itu ada 4.465 kasus baru selama 24 jam.

Di hari yang sama, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi salah satunya disebabkan karena Pilkada Serentak 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski seruan agar pilkada ditunda makin kencang, pemerintah tetap jalan terus. Kemarin, 24 September 2020, pengundian nomor urut pasangan calon pilkada sudah dilakukan.

Aparat penyelenggara Pilkada memastikan tidak ada kerumunan di tahapan tersebut.

Puluhan ribu kasus aktif dan kematian

Pada 24 September, total kasus Covid-19 di Indonesia yaitu sebanyak 262.022. Dari angka tersebut, tercatat ada ada 60.064 kasus aktif atau setara dengan 22,9 persen.

Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan saat sedang menjalani perawatan.

Baca juga: Pakar: Idealnya, Presiden Keluarkan Perppu Pilkada...

Dibandingkan data sehari sebelumnya, yakni pada Rabu (23/9/2020), jumlah kasus aktif Kamis ini mengalami penambahan.

Pada Rabu, tercatat sebanyak 59.453 kasus aktif dari total kasus positif Covid-19 sebanyak 257.388.

Sementara itu, hingga Kamis, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 3.074.814 spesimen terhadap 1.834.349 orang yang diambil sampelnya.

Selain itu, data pada Kamis juga mencatat adanya 128 penambahan kasus kematian akibat Covid-19.

Dengan penambahan ini, tercatat total kasus kematian akibat Covid-19 telah mencapai 10.105 orang.

Baca juga: Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Bahkan, dalam tiga hari terakhir, tercatat pasien Covid-19 yang meninggal berjumlah 428 orang.

Selain itu, pemerintah juga mengungkap bahwa saat ini ada 110.910 orang berstatus suspek.

Pasien sembuh juga bertambah

Namun, pemerintah pun menumbuhkan harapan dengan memperlihatkan data jumlah pasien Covid-19 yang terus bertambah.

Pada Kamis, pemerintah mencatat ada penambahan 3.895 pasien Covid-19 yang dianggap sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona.

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Sehingga, saat ini total pasien Covid-19 yang sembuh mencapai 191.853 orang.

Berkaitan dengan Pilkada

Di tengah situasi pandemi yang kian memprihatinkan, pemerintah telah memutuskan pelaksanaan Pilkada 2020 tetap dilanjutkan.

Keputusan rapat antara Komisi II DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri telah sepakat Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember.

Baca juga: INFOGRAFIK: Sanksi bagi Pihak yang Gelar Konser Saat Pilkada 2020

Salah satu alasannya, pandemi Covid-19 di Tanah Air dinilai masih terkendali.

Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsekuen dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

Keputusan pemerintah dan komisi II DPR ini bertentangan dengan masukan dari sejumlah organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah yang meminta pilkada ditunda demi keselamatan masyarakat.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia yang masih cukup tinggi salah satunya disebabkan karena Pilkada Serentak 2020.

"Kami masih melihat penambahan kasus positif yang cukup tinggi dan ini juga terkait dengan Pilkada," ujar Wiku dalam konferensi pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Baca juga: Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Dia pun mengaku prihatin dengan adanya calon kepala daerah yang menggelar acara yang menimbulkan kerumunan massa di masa pandemi.

Pasalnya, kerumunan dapat memicu penularan virus dan membuat pasien Covid-19 semakin bertambah.

"Apapun alasannya sudah sepatutnya bahwa wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat betul-betul dapat melindungi rakyatnya, keselamatan rakyatnya. Sehingga semua pesta demokrasi bisa dijalankan dengan baik," kata dia.

Dia pun mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan PKPU Nomor 13 tahun 2020.

Baca juga: KPU Dorong Kampanye Pilkada 2020 Optimalkan Media Daring

Aturan itu turut mengatur sanksi bagi calon kepala daerah yang menggelar kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan seperti konser musik, bazar hingga perlombaan.

Wiku meminta para calon kepala daerah bersama-sama melindungi masyarakat di dalam proses Pilkada.

Hal ini demi menekan angka penyebaran Covid-19 di tanah air yang terus bertambah setiap harinya.

"Perang melawan Covid-19 tidak bisa kita lakukan sendiri. Kami harapkan komitmen seluruh masyarakat bersama calon kepala daerah untuk betul-betul bisa melindungi masyarakat di dalam proses Pilkada ke depan," kata Wiku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.