Kompas.com - 24/09/2020, 15:36 WIB
Dua pasang kandidat di Pilkada Depok 2020, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono (kiri) dan Pradi Supriatna-Afifah Alia (kanan) usai pengundian dan penetapan nomor urut di Aula Raffles Hills, Depok, Kamis (24/9/2020) pagi. Dok. Polres Metro DepokDua pasang kandidat di Pilkada Depok 2020, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono (kiri) dan Pradi Supriatna-Afifah Alia (kanan) usai pengundian dan penetapan nomor urut di Aula Raffles Hills, Depok, Kamis (24/9/2020) pagi.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memperbarui aturan terkait tahapan kampanye Pilkada 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19.

Di dalam aturan baru yang tertuang di dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, lembaga penyelenggara pemilu itu mengatur sejumlah sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan pada saat Pilkada 2020.

Dirangkum Kompas.com dari beleid tersebut, ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang tidak mematuhi aturan itu. Berikut rangkumannya:

1. Pelanggar protokol kesehatan

Ketentuan itu diatur di dalam Pasal 88A beleid tersebut.

Di dalamnya berbunyi yaitu setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, penghubung pasangan calon, tim kampanye atau pihak lain yang terlibat dalam pemilihan serentak lanjutan, wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Pelaksanaan protokol kesehatan itu berlaku untuk kegiatan tatap muka langsung antara penyelenggara pemilihan dengan pemilih, pendukung pasagan calon dan pihak terkait lainnya; serta kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, PPK, PPS, PPDP atau KPPS.

Berikutnya, kegiatan yang bersifat penyamapian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan kegiatan dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.

Jika dalam pelaksanaannya ada pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, maka Bawaslu memberikan peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Namun, jika teguran tidak dilaksanakan, maka Bawaslu berhak menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan kepada polisi untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X