Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Kompas.com - 24/09/2020, 15:05 WIB
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemantauan dan penyelidikan lapangan terhadap kematian Henry Alfree Bakari (sebelumnya ditulis Hendri) pasca-ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang di Kepulauan Riau.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Choirul Anam mengatakan, Komnas HAM telah mengirim tim untuk melakukan investigasi.

"Minggu kemarin kami datang ke TKP, untuk merespon aduan yang masuk kepada Komnas HAM atas meninggalnya saudara Henry yang sempat ramai di publik karena foto bagian kepalanya di-wrapping, dibungkus pakai plastik dan itu membikin heboh semuanya,” kata Choirul Anam dalam konferensi pers, Kamis (24/9/2020).

Baca juga: Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Komnas HAM memperoleh berbagai keterangan, di antaranya dari saksi, keluarga korban, dan pihak kepolisian.

Selain itu, keterangan juga didapatkan Komnas HAM dari sisi medis, yakni Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang melakukan otopsi terhadap jenazah Henry Alfree Bakari.

"Berdasarkan temuan yang kami peroleh, memang terjadi penangkapan yang sewenang-wenang terhadap almarhum, ditandai dengan tidak adanya surat perintah penangkapan yang segera diberikan kepada pihak keluarga," kata anggota tim Komnas HAM, Wahyu Pratama Tamba.

Pratama menjelaskan, keluarga korban menerima surat perintah penangkapan pada 9 Agustus 2020. Sedangkan, surat-surat perintah tugas itu diterbitkan tanggal 6 Agustus.

"Jadi ada jeda tiga sampai empat hari terima suratnya," kata dia.

Baca juga: Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Dalam proses penangkapan, Komnas HAM juga menemukan fakta bahwa Henry Alfree Bakari mendapatkan perlakuan kekerasan saat ditangkap pertama kali di kerambah ikan atau kelong.

Selain itu, kekerasan juga dialami Henry saat ditahan di Mapolresta Barelang dalam pengembangan beberapa kali, yakni di pada 7 dan 8 Agustus.

"Jadi ada beberapa kali mengalami proses tindakan-tindakan kekerasan," ujar Pratama.

Selanjutnya, soal tindakan wrapping terhadap jenazah Henry, Komnas HAM mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan oleh petugas pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit Budi Kemuliaan atas permintaan dokter forensik.

"Tindakan ini memang sebagai bentuk protokol di masa pandemi, namun, soal ini kami sedang mendalami apakah tindakan tersebut merupakan kebutuhan protokol kesehatan dan ini diatur oleh regulasi atau memiliki indikasi-indikasi yang lain," tutur Pratama.

Baca juga: Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.