Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meyakini Pilkada Serentak 2020 tidak akan menjadi klaster penularan Covid-19.

Sebab menurut Luhut, Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu akan membuat aturan yang lebih tegas untuk mencegah timbulnya kerumunan.

"Dengan kita memberi rambu-rambu jelas, aturan main yang jelas, ya mestinya bisa. Mestinya bisa. Saya yakin bisa," kata Luhut dalam acara Mata Najwa, Rabu (23/9/2020). Kompas.com telah meminta izin Najwa Shihab untuk mengutip hasil wawancaranya dengan Luhut.

Baca juga: Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut menyebut sejumlah ketentuan akan diubah dalam aturan Pilkada Serentak 2020, misalnya, pada masa kampanye nanti.

Jika sebelumnya kampanye masih dibolehkan untuk melibatkan banyak massa, maka aturan itu akan diubah.

Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Bawaslu, KPU dan Kapolri, agar pelaksanaan kampanye dibatasi. Ia menilai akan lebih baik jika tak ada kampanye terbuka yang digelar dalam pilkada.

"Tidak ada kampanye, apa namanya, terbuka. Mungkin hanya terbatas atau daring juga dan sebagainya," kata dia.

Baca juga: Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Luhut mengakui bahwa pada masa pendaftaran pilkada beberapa waktu lalu masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bakal pasangan calon maupun para pendukung.

Namun, ia yakin pelanggaran serupa tidak akan terulang lagi sampai nantinya pemungutan suara dilakukan pada 9 Desember.

"Jadi saya imbau semua pimpinan politik, semua yang punya keinginan politik kita harus duduk tenang. Kita punya tanggung jawab. Sekecil apapun tanggung jawab ada untuk keamanan republik ini," kata dia.

Di sisi lain, Luhut menyebut Presiden bisa jadi memutuskan menunda pilkada jika kasus Covid-19 di Tanah Air terus meningkat dan membahayakan keselamatan masyarakat.

"Kita lihat. Kalau trennya begini, Presiden manusia yang punya hati. Tidak lebih peka hatinya Najwa atau saya dibanding Presiden dalam konteks keselamatan rakyatnya. Beliau sangat bertanggung jawab. Saya jamin," ujarnya.

Baca juga: Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Komisi II DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri sepakat Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember. Salah satu alasannya, pandemi Covid-19 di Tanah Air dinilai masih terkendali.

Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsekuen dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas. Keputusan pemerintah dan komisi II DPR ini bertentangan dengan masukan dari sejumlah organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah yang meminta pilkada ditunda demi keselamatan masyarakat.

Sampai Rabu (23/9/2020) kemarin, masih ada penambahan 4.465 kasus baru Covid-19. Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia ada 257.388 orang.

Jumlah pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh mencapai 187.958 orang. Sementara angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 9.977 orang.