Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Pilkada Saat Pandemi Berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Pemilih

Kompas.com - 24/09/2020, 13:48 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan sejumlah persoalan.

Permasalahan pertama, menurut Bambang, adalah pelaksanaan pilkada akan berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih.

Hal itu dikatakan Bambang dalam webinar bertajuk 'Dilema Pilkada 2020 di Tengah Covid: Mencari Solusi Kebaikan untuk Masyarakat', Kamis (24/9/2020).

"Pertama tingkat partisipasi pemilih. Apalagi belakangan kita tahu bahwa PBNU dan PP Muhammadiyah telah mengeluarkan keberatannya atas penyelenggaraan pilkada serentak," kata dia.

Baca juga: Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Asmat Dibatasi Tiga Orang

Bambang mengatakan, saat ini masih banyak masyarakat yang takut beraktivitas, terlebih lagi dalam kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada sosialisasi yang baik untuk mengenalkan pada masyarakat bahwa pelaksanaan pilkada serentak kali ini aman dari risiko penularan Covid-19.

"Dan meyakinkan bahwa penyelenggaraan telah didesain sedemikian rupa sehingga aman dari risiko terpapar Covid-19," ujarnya.

Persoalan kedua, lanjut dia adalah, memastikan penerapan protokol kesehatan disetiap tahapan pilkada.

Mengingat, banyak daerah yang akan melangsungkan pilkada, tetapi berstatus zona merah Covid-19.

"Meskipun sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan protokol, sudah dilakukan oleh berbagai pihak terkait," ungkapnya.

"Namun kedisiplinan untuk menerapkannya harus menjadi bagian dari protab atau standar operasional prosedur atau SOP dalam setiap tahapan pilkada," sambung dia.

Persoalan ketiga adalah penyelenggaraan di masa pandemi Covid-19 bisa menambah potensi money politic atau politik uang.

Sementara persoalan terakhir yakni masalah ketersediaan sumber daya serta sarana dan prasarana di daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan pilkada di masa pandemi.

"Di masa pandemi Covid-19 ada ke khawatir pada petahana yang maju kembali pada kontestasi pilkada akan memanfaatkan program bantuan sosial yang disalurkan kepala daerah sebagai alat kampanye," ucap Bambang Soesatyo.

Baca juga: Pilkada Depok di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19, KPU: 1 TPS Maksimal 500 Pemilih

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu telah sepakat untuk melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpendapat, pandemi Covid-19 di Tanah Air masih terkendali

Hal itu menjadi salah satu alasan DPR dan pemerintah sepakat tetap melaksanan Pilkada 2020 pada 9 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com