Ketua MPR: Pilkada Saat Pandemi Berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Pemilih

Kompas.com - 24/09/2020, 13:48 WIB
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan surat suara kepada pemilih saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020,  di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALKetua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan surat suara kepada pemilih saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan sejumlah persoalan.

Permasalahan pertama, menurut Bambang, adalah pelaksanaan pilkada akan berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih.

Hal itu dikatakan Bambang dalam webinar bertajuk 'Dilema Pilkada 2020 di Tengah Covid: Mencari Solusi Kebaikan untuk Masyarakat', Kamis (24/9/2020).

"Pertama tingkat partisipasi pemilih. Apalagi belakangan kita tahu bahwa PBNU dan PP Muhammadiyah telah mengeluarkan keberatannya atas penyelenggaraan pilkada serentak," kata dia.

Baca juga: Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Asmat Dibatasi Tiga Orang

Bambang mengatakan, saat ini masih banyak masyarakat yang takut beraktivitas, terlebih lagi dalam kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada sosialisasi yang baik untuk mengenalkan pada masyarakat bahwa pelaksanaan pilkada serentak kali ini aman dari risiko penularan Covid-19.

"Dan meyakinkan bahwa penyelenggaraan telah didesain sedemikian rupa sehingga aman dari risiko terpapar Covid-19," ujarnya.

Persoalan kedua, lanjut dia adalah, memastikan penerapan protokol kesehatan disetiap tahapan pilkada.

Mengingat, banyak daerah yang akan melangsungkan pilkada, tetapi berstatus zona merah Covid-19.

"Meskipun sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan protokol, sudah dilakukan oleh berbagai pihak terkait," ungkapnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X