Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Kompas.com - 24/09/2020, 10:26 WIB
ILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANILUSTRASI - Pelaksanaaan pemungutan suara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Opsi penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah diharapkan dapat tetap dibuka. Terlebih, bila melihat penambahan kasus positif Covid-19 harian yang semakin hari kian mengkhawatirkan.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang telah diputuskan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang jangan menjadi keputusan final.

Direktur Legal Culture Institute M Rizqi Azmi mengatakan, seyogyanya aspek kesehatan menjadi acuan utama bagi pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu untuk memutuskan dilanjutkan atau tidaknya Pilkada Serentak 2020.

Baca juga: Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Jangan sampai, pilkada dilanjutkan hanya untuk memenuhi tuntutan politik segelintir elit kekuasaan semata.

"Harus dibuka ruang analisa apabila beberapa waktu ke depan keadaan semakin memburuk, maka tidak ada opsi lain untuk menunda pilkada," kata Rizqi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (23/9/2020).

Opsi tersebut, imbuh dia, seharusnya dapat tertuang di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk memberikan jaminan bahwa opsi itu dapat dilaksanakan. Cara lainnya, presiden dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk mengaturnya.

"Pemerintah harus sadar bahwa di masa pandemi ini kelimuan epidemologi menjadi panglima dan tolak ukur keberhasilan seluruh bidang termasuk politik dan ekonomi," ujarnya.

Baca juga: Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Ia menambahkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa perlindungan kesehatan merupakan derajat ukur tertinggi di dalam melihat keberhasilan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Dari hasil analisa yang dilakukan, penundaan pilkada tak hanya berpotensi menyelamatkan nyawa manusia dari potensi paparan virus corona, tetapi juga dapat menyelamatkan demokrasi dari korupsi politik.

Rizqi pun menyinggung program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan sosial di tengah pandemi. Pemberian bansos tersebut berpotensi menjadi bahan komoditas politik oleh oknum elit atau pemerintah daerah yang ikut berkontestasi.

"Hal ini terbukti dari supervisi Polri yang menemukan 107 kasus dugaan penyalahgunaan bansos Covid-19 di beberapa daerah di indonesia dan rata-rata daerah tersebut sedang melaksanakan tahapan pilkada," ucapnya.

Baca juga: Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Jangan jadi harga mati

Opsi penundaan, menurut Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno, tetap perlu dibuka oleh semua pihak. 

"Kita perlu tetap membuka opsi untuk menunda pelaksanaan pilkada andaikata dalam beberapa waktu ke depan, penyebaran Covid-19 semakin marak," kata Eddy dalam keterangan tertulis.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat penambahan kasus positif harian mencapai 4.465 orang dalam 24 jam terakhir pada Rabu (23/9/2020). Penambahan tersebut merupakan yang terbesar sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret lalu.

Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir, penambahan kasus positif baru selalu melebihi angka 4.000 kasus dalam sehari. Demikian halnya kasus kematian akibat Covid-19, yang dalam dua hari terakhir mencapai 300 pasien tutup usia.

Baca juga: Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Hingga kini, total kasus positif Covid-19 mencapai 257.388 orang. Dari jumlah tersebut, 187.958 orang telah dinyatakan sembuh, dan 9.977 orang meninggal dunia.

"Keputusan untuk melaksanakan pilkada di bulan Desember hendaknya bukan harga mati dan bisa diubah jika risiko penyebaran virus corona semakin merebak," imbuh Eddy.

Lebih jauh, ia menuturkan, penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi juga berpotensi mendegradasi kualitas pesta demokrasi itu sendiri. Khususnya, dalam hal partisipasi masyarakat ketika memberikan hak suaranya pada saat pencoblosan.

"Seorang kepala daerah akan memiliki legitimasi yang lemah untuk memimpin daerahnya jika partisipasi masyarakat di pilkada tersebut hanya 20-30 persen saja misalnya," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan Dana Desa Boleh Digunakan untuk Apa Saja

Mendes PDTT Tegaskan Dana Desa Boleh Digunakan untuk Apa Saja

Nasional
Pengamat: Stafsus Menteri Mestinya di Belakang Layar, Sekarang Banyak yang Tampil

Pengamat: Stafsus Menteri Mestinya di Belakang Layar, Sekarang Banyak yang Tampil

Nasional
Wali Kota Cimahi Diduga Minta Rp 3,2 Miliar untuk Urus Izin Pembangunan Rumah Sakit

Wali Kota Cimahi Diduga Minta Rp 3,2 Miliar untuk Urus Izin Pembangunan Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X