Pilkada di Tengah Pandemi

Kompas.com - 24/09/2020, 08:05 WIB
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap mengevakuasi pemilih yang pingsan saat akan melakukan pencoblosan ketika Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALPetugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap mengevakuasi pemilih yang pingsan saat akan melakukan pencoblosan ketika Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19.

Belum lagi, tiap bakal calon umumnya membawa tim sukses. Jika 15 orang saja maka sekitar 20.000 orang aktif di Pilkada 2020. Terbayang kerumunan dan efek sebar dari pandemi Covid-19.

Selain itu, berdasarkan data Juli 2020, ada sekitar 109 juta pemilih yang akan terlibat pada Pilkada 2020. Hal ini dipastikan akan memperburuk situasi. (Moch Nurhasim, Kompas, 2020:6)

Kompleksitas di atas diperunyam oleh peraturan perundang-undangan terkait Pilkada. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan Gugus Tugas Covid-19, daerah-daerah umumnya dibagi pada zona merah, kuning dan hijau.

Maka, idealnya, Pilkada hanya masih dimungkinkan aman di zona kuning dan hijau. Sementara yang merah sebaiknya dilarang.

Sayangnya, aturan zonasi ini tidak diatur dalam regulasi Pilkada. Dengan demikian, pertimbangan gugus tugas soal zonasi sukar diadopsi secara legal dalam penyelenggaraan Pilkada.

Belum lagi soal mutu Pilkada. Data untuk tahun 2005-2012, kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung tersangkut masalah korupsi mencapai 173 orang atau 37 persen dari total kepala daerah se-Indonesia hasil Pilkada langsung. Sebanyak 70 persen dari jumlah itu merupakan terpidana berkekuatan hukum tetap.

Maka, dapat dipastikan, dalam kondisi pandemi Covid-19, pemilih akan sukar untuk lebih fokus mendalami profil para calon kepala daerah. Sehingga jebakan korupsi tidak terulang kembali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Belum lagi akibat pandemi Covid-19 dipastikan jumlah kemiskinan meningkat. Hal tersebut berdampak serius bagi dugaan maraknya politik uang. Politik uang menjamur dilandasi persoalan ekonomi. Diperburuk oleh mentalitas, rendahnya kualitas pendidikan dan pengetahuan pemilih.

Belum lagi potensi merajalelanya politik dinasti yang akan berpengaruh pada korupsi. Sebab mudah dipastikan bila politik dinasti menjalar ke mana mana sebagai produk Pilkada, pengawasan akan melemah karena kekerabatan. Efeknya, peluang meningkatnya korupsi menjadi niscaya.

Dalam konteks analisis Burhanudin Muhtadi, praktik politik dinasti merupakan pihak paling bertanggung jawab atas maraknya gejala personalisasi politik dan lemahnya kapasitas negara serta institusi politik.

Politik dinasti sendiri tidak mudah ditangkal secara hukum sebab dasar pembatasannya di Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan MK, pembatasan model demikian melanggar hak konstitusional warga negara.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, bagi penulis, Presiden harus segera menerbitkan kembali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu terkait Pilkada setidaknya menyangkut dua hal.

Pertama, menunda Pilkada untuk tahun ini dengan alasan meluasnya pandemi Covid-19 atau setidaknya kedua, hanya boleh diselenggarakan Pilkada tahun ini di daerah zona kuning dan hijau dengan protokol kesehatan ketat serta dikontrol oleh Gugus Tugas Covid-19.

Selain dua hal di atas, harus dipastikan, pengawasan yang lebih melembaga agar tidak terjadi politik uang maupun lahirnya pemimpin daerah yang tidak memiliki integritas. Edukasi dan literasi pemilihan bermutu wajib diperkuat bagi calon pemilih.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X