KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Kompas.com - 24/09/2020, 08:01 WIB
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) menilai, masyarakat saat ini semakin kehilangan ruang hidup akibat krisis agraria yang disponsori pemodal.

"Krisis agraria yang berujung krisis ekologis saat ini sudah semakin parah, semakin banyak rakyat yang kehilangan ruang hidup akibat ekspansi dari pemodal ke ruang hidup rakyat," ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/9/2020).

Ia menyatakan, sejak Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang biasa dikenal UU Pokok Agraria disahkan, sejauh ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.

Baca juga: Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Salah satunya adalah upaya penyelesaian konflik agraria yang dialami masyarakat adat, petani, hingga nelayan di Sulawesi Selatan yang berkonflik dengan perusahaan penambang pasir.

Nur Hidayat memandang, kasus-kasus tersebut memperlihatkan keadilan ruang hidup saat ini belum menyentuh masyarakat.

"Keadilan ruang hidup saat ini belum tercapai, bagi masyarakat di desa maupun di kota yang sama sekali tidak memiliki hak untuk bisa berproduksi, untuk bisa membangun kehidupan yang layak di Indonesia," kata Nur Hidayat.

Baca juga: KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Sebagai upaya penghentian sederet konflik yang menimpa masyarakat, KNPA bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi serentak di 60 kabupaten di wilayah Indonesia.

Aksi yang diikuti oleh petani, masyarakat adat, buruh, hingga mahasiswa ini digelar di tengah momentum peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2020 pada Kamis (24/9/2020).

Selain itu, aksi ini dilakukan untuk mendesak penghentian pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja yang tengah dikebut DPR dan pemerintah.

"Jadi dalam peringatan ini, kami melihatnya sebagai momentum gerakan rakyat secara bersama," kata Nur Hidayat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X