Kompas.com - 24/09/2020, 07:39 WIB
Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANWarga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang digelarnya konser musik sebagai salah satu kegiatan kampanye Pilkada 2020.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19.

PKPU ini merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020, yang resmi diundangkan pada 23 September 2020.

Berdasar salinan dokumen PKPU 13/2020, larangan mengenai konser musik sebagai kegiatan kampanye diatur dalam Pasal 88C Ayat (1) huruf b.

Baca juga: Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Selain konser musik, kegiatan kebudayaan lain seperti pentas seni dan panen raya juga dilarang oleh KPU.

"Ketentuan Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020: (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk: b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik," kata Plh Ketua KPU Ilham Saputra mengutip bunyi PKPU 13/2020 yang disampaikan melalui pesan singkat, Kamis (24/9/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika partai politik, pasangan calon kepala daerah atau tim kampanye melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 88C Ayat (2) PKPU 13/2020.

Baca juga: Soal Revisi PKPU, Bawaslu: Tidak Ada Konser Musik, Pagelaran Seni, Itu Dihilangkan!

Sanksi bisa berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Namun, apabila peringatan tertulis tak diindahkan, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota berhak melakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Selain kegiatan kebudayaan, berikut merupakan sejumlah kegiatan kampanye yang dilarang di Pilkada 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 88C Ayat (1) PKPU 13/2020:

Baca juga: PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk:

a. rapat umum;

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Ada Tempat Wisata, Mal dan Pasar yang Sudah Buka, tapi Tak Pakai PeduliLindungi

Jokowi Ungkap Ada Tempat Wisata, Mal dan Pasar yang Sudah Buka, tapi Tak Pakai PeduliLindungi

Nasional
Belajar dari Negara Lain, Jokowi Ingatkan 3 Penyebab Kembali Naiknya Kasus Covid-19

Belajar dari Negara Lain, Jokowi Ingatkan 3 Penyebab Kembali Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
Soal Rencana Tes PCR di Semua Moda Transportasi, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Beri Subsidi

Soal Rencana Tes PCR di Semua Moda Transportasi, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Beri Subsidi

Nasional
SBY, Boediono hingga JK Tiba di TMP Kalibata, Hadiri Pemakaman eks Mensesneg Sudi Silalahi

SBY, Boediono hingga JK Tiba di TMP Kalibata, Hadiri Pemakaman eks Mensesneg Sudi Silalahi

Nasional
Kenang Sosok Sudi Silalahi, Tifatul Sembiring: Beliau Selalu Menjaga Saya di Pemerintahan

Kenang Sosok Sudi Silalahi, Tifatul Sembiring: Beliau Selalu Menjaga Saya di Pemerintahan

Nasional
Seskab Pramono Anung Pimpin Upacara Persemayaman Jenazah Sudi Silalahi

Seskab Pramono Anung Pimpin Upacara Persemayaman Jenazah Sudi Silalahi

Nasional
Kapolres Nunukan yang Pukuli Anak Buah Dinilai Perlu Disanksi Berat

Kapolres Nunukan yang Pukuli Anak Buah Dinilai Perlu Disanksi Berat

Nasional
Menlu Retno Pastikan Pemerintah Bakal Terus Kerja Keras Tangani Covid-19

Menlu Retno Pastikan Pemerintah Bakal Terus Kerja Keras Tangani Covid-19

Nasional
Wapres: Badan Publik Harus Manfaatkan Perkembangan Teknologi

Wapres: Badan Publik Harus Manfaatkan Perkembangan Teknologi

Nasional
Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina 5 Hari, Ini Beda Karantina dan Isolasi

Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina 5 Hari, Ini Beda Karantina dan Isolasi

Nasional
Indikasi Kecurangan Seleksi CASN di Sulteng, BKN: Peserta yang Curang Akan Didiskualifikasi

Indikasi Kecurangan Seleksi CASN di Sulteng, BKN: Peserta yang Curang Akan Didiskualifikasi

Nasional
Periksa Istri Dodi Alex Noerdin, KPK Dalami Penghasilan Suaminya sebagai Bupati

Periksa Istri Dodi Alex Noerdin, KPK Dalami Penghasilan Suaminya sebagai Bupati

Nasional
Menkes Tekankan Strategi Sosial untuk Kejar Target Vaksinasi

Menkes Tekankan Strategi Sosial untuk Kejar Target Vaksinasi

Nasional
Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.