BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

Kompas.com - 24/09/2020, 07:12 WIB
Kepala BP2MI Benny Ramdhani. KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANKepala BP2MI Benny Ramdhani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berhasil menyelamatkan empat Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anak Buah kapal (ABK) yang menjadi korban eksploitasi di kapal ikan berbendera Italia, MV Ammiraglia RC 1930 dan Karmela Madre.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan, keempat ABK tersebut diberangkatkan oleh Agent Nurrahray dan dipekerjakan kepada Giuseppe Bagnato pemilik perusahaan kapal ikan Sidney Soc Corp.

"Keempat PMI ABK ini merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mereka sudah bekerja selama 11 bulan, dan masih tersisa satu bulan kontrak," ujar Benny dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: BP2MI Gagalkan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Kamboja

Keempat ABK tersebut diberangkatkan oleh agent Nurrahray Cahaya Gemilang yang beralamat di daerah Kwitang, Jakarta Pusat.

Para ABK tersebut meliputi Ahmad Khojali, Ade Aprianto, Tasripin, dan Siswanto yang berasal dari Tegal, Jawa Tengah.

Benny menuturkan, para ABK tersebut diselamatkan berkat bantuan informasi dan advokasi Non Government Organization (NGO) yang berada di Belgia, yaitu Indonesia Public Police Research and Advocacy (IPPRA).

Di mana, Ahmad Khojali memberikan laporan dengan menghubungi perwakilan IPPRA di Belgia.

Baca juga: BP2MI dan PT Angkasa Pura II Teken MoU, Pekerja Migran Dapat Fasilitas Khusus

Para ABK tersebut melaporkan mengenai kondisi kerjanya di kapal ikan Italia bernama MV Ammiraglia RC1930 pada (26/8/2020).

"Berdasar pengakuan para PMI ABK, mereka baru mengetahui diberangkatkan secara non prosedural karena sejak diberangkatkan dan sampai di Italia belum pernah dibawa majikannya untuk melapor ke otoritas setempat dan setiap akan melapor mereka selalu diajak bersembunyi," jelas Benny.

Benny menambahkan, mereka telah mengalami banyak tindakan eksploitasi dan kekerasan selama di kapal.

Misalnya, mengenai jam kerja yang lebih dari 18 jam per hari, serta makan yang tidak diberikan selayaknya.

Baca juga: BP2MI Gerebek Penampungan Calon ABK di Jakarta Utara

Kemudian jam istirahat dan jam makan para ABK juga sering terpakai untuk kerja seperti mencuci piring kotor sisa makan majikan, dicaci maki, tidak disediakan perangkat keselamatan kerja sehingga mengalami luka di tangan, serta persoalan imigrasi dan izin kerja.

"Kami akan laporkan kasus ini ke Bareskrim Polri dengan melaporkan perusahaan pengiriman yang yakini melakukan TPPO. Mereka harus diseret ke pengadilan dan tempat yang layak mereka adalah di penjara," kata Benny.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Nasional
Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Nasional
Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Nasional
PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Nasional
IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

Nasional
KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

Nasional
Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Nasional
Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Nasional
Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Nasional
Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Nasional
Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Nasional
Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Nasional
4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang

4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang

Nasional
Sidang Isbat 1 Ramadhan Akan Dihadiri Perwakilan Ormas hingga Pakar Falak

Sidang Isbat 1 Ramadhan Akan Dihadiri Perwakilan Ormas hingga Pakar Falak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X