BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Kompas.com - 24/09/2020, 06:19 WIB
Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan (kiri) di kantor Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan (kiri) di kantor Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Lilik Kurniawan mengimbau Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Lilik meminta BPBD melakukan koordinasi secara berkala dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten dan kota di daerah setempat untuk mengantisipasi potensi bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

"Agar melakukan monitoring terhadap informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana melalui beberapa situs," ujar Lilik sebagaimana dikutip dari siaran pers BNPB, Rabu (23/9/2020).

"Contohnya dari Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) serta BNPB," lanjutnya.

Baca juga: Bencana Hidrometeorologi Melanda Sukabumi, Bogor, hingga Singkawang

Kemudian, BPBD diminta melakukan penyebarluasan informasi peringatan dini bahaya banjir, banjir bandang dan tanah longsor kepada masyarakat.

Ini khususnya ditujukan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah yang berisiko tinggi.

Langkah selanjutnya, kata Lilik, yakni melakukan sosialisasi dan edukasi terkait potensi pencegahan banjir, banjir bandang dan tanah longsor dengan media elektronik dan media sosial, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Sementara itu, masih terkait situasi pandemi, Lilik meminta BPBD menyiapkan dan mensosialisasikan tempat evakuasi apabila terjadi bencana.

Baca juga: Cuaca Ekstrem di Gorontalo, Warga Perlu Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

"Harus disosialisasikan ada perbedaan lokasi evakuasi antara masyarakat yang sehat dengan terkonfirmasi positif Covid-19," tegasnya.

Kemudian, apabila diperlukan dapat mengaktifkan rencana kontinjensi menjadi rencana operasi dan dimutakhirkan dengan situasi terkini serta pengaktifan pos komando (posko) penanganan darurat bencana.

Menurut Lilik, dalam menyikapi kejadian bencana di daerah, Pusat Pengendali Operasi BNPB selalu memonitor kejadian dan perkembangan penanganan darurat di daerah.

"Tak hanya itu, tim reaksi cepat (TRC) BNPB juga diturunkan untuk memberikan pendampingan posko dalam penanganan darurat bencana," tambahnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Nasional
Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Edhy Prabowo Tersangka, Jokowi Dinilai Punya Momentum Reshuffle

Nasional
Panglima TNI Beri 59 Ekor Babi Hutan untuk Upacara Adat Bakar Batu di Papua

Panglima TNI Beri 59 Ekor Babi Hutan untuk Upacara Adat Bakar Batu di Papua

Nasional
Komisi II DPR Minta Kemendagri Terus Lacak Pemilih yang Terdaftar di DPT Tapi Belum Punya e-KTP

Komisi II DPR Minta Kemendagri Terus Lacak Pemilih yang Terdaftar di DPT Tapi Belum Punya e-KTP

Nasional
Urus Surat terkait Djoko Tjandra, Polisi Ini Mengaku Dijanjikan Uang oleh Brigjen Prasetijo

Urus Surat terkait Djoko Tjandra, Polisi Ini Mengaku Dijanjikan Uang oleh Brigjen Prasetijo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X