Kompas.com - 23/09/2020, 16:27 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor Rp 850 juta dan 37.000 dollar AS dari uang denda dan uang pengganti terpidana kasus korupsi ke kas negara.

"KPK akan terus berupaya maksimal melakukan asset recovery hasil tipikor yang dinikmati terpidana korupsi, baik melalui penagihan uang pengganti maupun denda," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: KPK Setor Uang Pengganti Rp 620 Juta dari Kepala BPJN XII ke Kas Negara

Ali menuturkan, uang tersebut berasal dari tiga terpidana yakni mantan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar; perantara kasus suap hakim MK Patrialis Akbar, Kamaludin; dan pihak swasta Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Ali mengatakan, jaksa eksekusi KPK Leu Sukoto Manalu menyetorkan pembayaran uang denda sejumlah Rp 400 juta atas nama terpidana Samanhudi, Senin (21/9/2020).

Pada hari yang sama, KPK juga menyetor uang denda dan uang pengganti dari terpidana Kamaludin.

"Telah melakukan penyetoran ke kas negara sebagai pembayaran uang denda sejumlah Rp 200.000.000 dan uang pengganti (cicilan pertama) sejumlah USD 37.000 atas nama Terpidana Kamaludin," ujar Ali.

Baca juga: Semester I 2020, KPK Setor Rp 100 Miliar ke Kas Negara

Selain itu, jaksa eksekusi KPK Alandika Putra menyetor uang denda sebesar Rp 250 juta atas nama terpidana Joe Fandy Yoesman alias Asiang ke kas negara pada Senin (14/9/2020).

Ali menegaskan, KPK akan memaksimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para terpidana korupsi.

Adapun pada semester I tahun 2020, KPK telah menyetorkan Rp 100 miliar ke kas negara yang terdiri dari uang denda, uang pengganti, barang rampasan, dan hibah.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X