Sekjen PAN Minta Pemerintah Buka Opsi Penundaan Pilkada 2020

Kompas.com - 23/09/2020, 16:18 WIB
Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, saat ditemui usai memberikan bantuan handphone dan laptop untuk siswa dan guru di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/8/2020). KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHSekjen DPP PAN Eddy Soeparno, saat ditemui usai memberikan bantuan handphone dan laptop untuk siswa dan guru di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ( PAN) Eddy Soeparno meminta pemerintah membuka opsi penundaan tahapan Pilkada 2020, jika kasus Covid-19 di Tanah Air semakin bertambah.

"Kita perlu tetap membuka opsi untuk menunda pelaksanaan pilkada andaikata dalam beberapa waktu ke depan, penyebaran Covid-19 semakin marak,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2020).

Eddy menilai, keputusan pemerintah untuk melaksanakan Pilkada pada bulan Desember 2020 bukan harga mati sehingga Pilkada bisa kembali ditunda.

Baca juga: Terdampak Covid-19, Penetapan 1 Paslon di Pilkada Karangasem Ditunda

"Saya kira teman-teman parpol memiliki komitmen yang sama untuk melanjutkan proses pilkada, namun tetap memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat," ujarnya.

Menurut Eddy, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi akan mengurangi kualitas demokrasi karena partisipasi masyarakat menjadi rendah. Dampanya, sosok kepala daerah terpilih akan memiliki legitimasi yang lemah.

"Seorang kepala daerah akan memiliki legitimasi yang lemah untuk memimpin daerahnya jika partisipasi masyarakat di pilkada tersebut hanya 20-30% saja misalnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Eddy menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 menjadi landasan PAN untuk menentukan arah pelaksanaan Pilkada 2020.

Namun, menurut Eddy, jika pemerintah dan DPR tetap melanjutkan tahapan Pilkada, harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan sanksi bagi pelanggar, khususnya pasangan calon, tim pemenangan dan partai pengusung.

"Paslon patut disanksi dengan diskualifiksi, jika memang terbukti melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan," pungkasnya.

Baca juga: Mendagri: Bakal Paslon yang Tak Lolos di Pilkada Jangan Picu Aksi Kekerasan

Diberitakan, Komisi II DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpendapat, pandemi Covid-19 di Tanah Air masih terkendali.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X