Kompas.com - 23/09/2020, 15:35 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, Pilkada 2020 dapat menjadi instrumen dalam melawan wabah virus corona (Covid-19).

Hal tersebut disampaikan Akmal Malik dalam diskusi bertajuk 'Pilkada: Ditunda atau Lanjut?' yang digelar Forum Diskusi Denpasar Duabelas secara daring, Rabu (23/9/2020).

"Kondisi pandemi Covid-19 memang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Tapi dari awal ketika sepakat meneruskan tahapan, kami sudah sampaikan ke penyelenggara dan DPR bahwa pemerintah yakin pilkada bisa jadi instrumen, alat untuk melawan Covid-19 sepanjang settingan-nya tepat," ujar Akmal.

Akmal mengatakan, setting yang dimaksud adalah seluruh protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan seluruh pihak dengan disiplin dan patuh.

Baca juga: Mendagri: Bakal Paslon yang Tak Lolos di Pilkada Jangan Picu Aksi Kekerasan

Meskipun demikian, pihaknya juga mengaku sangat memahami kondisi masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan tersebut.

Hal itu pun menjadi salah satu penyebab kekhawatiran pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yang akan membentuk klaster baru saat banyak orang tak mematuhi protokol kesehatan.

"Tapi di sisi lain, kita butuh instrumen bersama. Ini pandemi yang tidak terjadi di satu daerah saja, tapi seluruh Indonesia. Ini pandemi yang sangat cepat penyebarannya sehingga dibutuhkan gerakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk bergerak bersama-sama," kata Akmal.

Menurut Akmal, pelaksanaan pilkada dengan pengelolaan yang tepat dan terukur secara baik justru akan membantu memerangi Covid-19.

Pilkada dinilainya merupakan instrumen tepat untuk melawan Covid-19 tersebut apabila pengelolaannya pun tepat.

"Kita butuh masker, hand sanitizer, cuci tangan, berbagai banyak hal. Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk mau melaksanakan ini? Ada event pilkada, ini event yang bisa mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Baca juga: Penetapan Paslon dalam Pilkada Solo Tak Dihadiri Gibran dan Lawannya

Apalagi dengan banyaknya pasangan calon kandidat di pilkada, kata dia, pemerintah, penyelenggara dan DPR bisa mendorong mereka untuk menyamakan ide bahwa saat ini harus fokus memerangi Covid-19 dan segala dampaknya.

Apabila hal tersebut bekerja, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa dan dahsyat untuk menggerakkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan.

Adapun Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Namun saat ini banyak pihak yang mendesak agar pilkada tersebut ditunda karena meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X