Kemendagri: Pemerintah Yakin Pilkada Bisa Jadi Alat Melawan Covid-19...

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, Pilkada 2020 dapat menjadi instrumen dalam melawan wabah virus corona (Covid-19).

Hal tersebut disampaikan Akmal Malik dalam diskusi bertajuk 'Pilkada: Ditunda atau Lanjut?' yang digelar Forum Diskusi Denpasar Duabelas secara daring, Rabu (23/9/2020).

"Kondisi pandemi Covid-19 memang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Tapi dari awal ketika sepakat meneruskan tahapan, kami sudah sampaikan ke penyelenggara dan DPR bahwa pemerintah yakin pilkada bisa jadi instrumen, alat untuk melawan Covid-19 sepanjang settingan-nya tepat," ujar Akmal.

Akmal mengatakan, setting yang dimaksud adalah seluruh protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan seluruh pihak dengan disiplin dan patuh.

Baca juga: Mendagri: Bakal Paslon yang Tak Lolos di Pilkada Jangan Picu Aksi Kekerasan

Meskipun demikian, pihaknya juga mengaku sangat memahami kondisi masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan tersebut.

Hal itu pun menjadi salah satu penyebab kekhawatiran pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yang akan membentuk klaster baru saat banyak orang tak mematuhi protokol kesehatan.

"Tapi di sisi lain, kita butuh instrumen bersama. Ini pandemi yang tidak terjadi di satu daerah saja, tapi seluruh Indonesia. Ini pandemi yang sangat cepat penyebarannya sehingga dibutuhkan gerakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk bergerak bersama-sama," kata Akmal.

Menurut Akmal, pelaksanaan pilkada dengan pengelolaan yang tepat dan terukur secara baik justru akan membantu memerangi Covid-19.

Pilkada dinilainya merupakan instrumen tepat untuk melawan Covid-19 tersebut apabila pengelolaannya pun tepat.

"Kita butuh masker, hand sanitizer, cuci tangan, berbagai banyak hal. Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk mau melaksanakan ini? Ada event pilkada, ini event yang bisa mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan," kata dia.

Baca juga: Penetapan Paslon dalam Pilkada Solo Tak Dihadiri Gibran dan Lawannya

Apalagi dengan banyaknya pasangan calon kandidat di pilkada, kata dia, pemerintah, penyelenggara dan DPR bisa mendorong mereka untuk menyamakan ide bahwa saat ini harus fokus memerangi Covid-19 dan segala dampaknya.

Apabila hal tersebut bekerja, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa dan dahsyat untuk menggerakkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan.

Adapun Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Namun saat ini banyak pihak yang mendesak agar pilkada tersebut ditunda karena meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air.