Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibadah Umrah di Saudi Akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Kompas.com - 23/09/2020, 14:10 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan konfirmasi bahwa pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali ibadah umrah bagi jemaah luar negeri pada awal November 2020 mendatang.

Direktur Jenderal Penyelanggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar mengatakan bahwa rencana pembukaan ibadah umrah itu hingga kini juga masih disesuaikan dengan kondisi pandemi di dunia.

"Ada dua catatannya. Pertama, sambil menunggu pandemi Covid-19. Kedua, Kemenkes (Arab Saudi) akan merilis (negara mana saja yang jemaahnya boleh melaksanakan umrah di Saudi)," ujar Nizar dalam rapat kerja bersama bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

"Jadi tidak semua (jemaah dari) negara (lain) nanti boleh (melaksanakan umrah). Tetapi sesuai rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi," lanjut dia.

Baca juga: Umrah Segera Dibuka Kembali, Kemenag Tunggu Arab Saudi Umumkan Izin

Apabila rencana pembukaan itu terlaksana, pemerintah Arab Saudi akan membatasi kapasitas jemaah umrah, yakni sebanyak 20.000 jemaah umrah dan 60.000 jemaah shalat per hari.

Nizar sangat berharap Indonesia adalah salah satu negara yang jemaahnya boleh melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci.

"Mudah-mudahan Indonesia melalui teman kita di Saudi dan jalur diplomasi untuk memasukkan Indonesia ke dalam daftar yang boleh memberangkatkan umrah. Jika tidak, ya masih tertutup untuk berangkat umrah," ujar Nizar.

Kemenag sekaligus mendapat informasi bahwa pemerintah Arab Saudi akan terlebih dahulu mengizinkan warga negaranya dan ekspatriat yang tinggal di negara itu untuk melaksanakan umrah dan shalat di Masjidil Haram pada tanggal 4 Oktober.

Namun, jumlahnya dibatasi hanya 30 persen dari kapasitas masjid tersebut.

Kemudian, baru pada tanggal 18 Oktober, pemerintah Arab Saudi akan mengizinkan warga negara dan ekspartriat melaksanakan umrah dan shalat di Masjidil Haram dengan kapasitas 75 persen.

"Artinya 15.000 jemaah umrah per hari dan 40.000 jemaah shalat per hari. Itu 75 persen tahap kedua," papar Nizar.

Baca juga: Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Kemenag memberi kepastian soal kabar pemerintahan Arab Saudi yang akan kembali membuka layanan umrah secara bertahap bagi jemaah luar negeri itu.

"Bagaimana respons dari Kemenag terhadap pemerintah Arab Saudi yang akan membuka layanan jamaah umrah dari luar negara pada 1 November. Itu penting bagi Kemenag untuk memastikan itu berjalan baik dan lancar," kata Yandri.

Kemenag diminta memberikan informasi yang jelas serta mempersiapkan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah umrah di tengah pandemi Covid-19, mengingat animo masyarakat tinggi.

"Agar tidak ada karut marut dan kendala-kendala yang berarti ketika memang animo masyarakat tinggi, jemaah sudah numpuk dan tentu ini akan jadi persoalan yang serius kalau tidak kita atasi sedini mungkin, secara teknis maupun non teknis," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com