Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Kompas.com - 23/09/2020, 13:21 WIB
Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJATerdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya, Pinangki dan Rahmat bertemu Djoko Tjandra pada 12 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada pertemuan itu, Pinangki memperkenalkan diri sebagai jaksa dan orang yang mampu mengurus upaya hukum Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra menyetujui usulan Pinangki untuk memperoleh fatwa di MA termasuk biaya yang diusulkan.

Seminggu kemudian, Pinangki, Rahmat, dan Anita Kolopaking bertemu Djoko Tjandra di Malaysia. Pada pertemuan itu, Djoko Tjandra meminta Pinangki menyiapkan action plan untuk meminta fatwa di MA, termasuk membicarakan biaya.

“Pada saat itu terdakwa (Pinangki) secara lisan menyampaikan bahwa terdakwa akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan recana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejagung sebesar 100 juta dollar AS,” tutur jaksa.

“Namun, pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar 10 juta dollar Amerika Serikat yang akan dimasukkan dalam action plan,” sambungnya.

Baca juga: Diduga Bikin Proposal Urus Fatwa MA, Jaksa Pinangki Minta DP 500.000 Dollar AS

Djoko Tjandra kemudian memberikan uang muka sebesar 500.000 dollar AS kepada Pinangki melalui perantara.

Namun, kerja sama itu dibatalkan Djoko Tjandra karena tidak ada satu pun rencana dalam action plan yang terlaksana.

Atas perbuatannya itu, Pinangki dijerat Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Selain itu, Pinangki juga didakwa telah mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menukar, atau mengubah bentuk harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi.

Baca juga: Anita Kolopaking Diduga Terima 50.000 Dollar AS dari Jaksa Pinangki

Akibatnya, Pinangki dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terakhir, Pinangki didakwa melakukan pemufakatan jahat dan dijerat Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.

“Yaitu bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar 10 juta dollar Amerika Serikat kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan di MA,” ucap jaksa.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

Nasional
62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

Nasional
Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Nasional
Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Nasional
KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

Nasional
Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Nasional
Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Nasional
Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Nasional
KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

Nasional
Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Nasional
Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X