Umrah Akan Dibuka Bertahap, Komisi VIII Minta Kemenag Pastikan Tak Ada Kendala

Kompas.com - 23/09/2020, 12:32 WIB
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. DOK. DPR RIKetua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Kementerian Agama memberikan kepastian terkait kabar pembukaan kembali layanan ibadah umrah bagi jemaah luar negeri oleh pemerintah Arab Saudi.

Layanan ibadah Umrah akan dibuka kembali mulai November 2020. 

Hal tersebut disampaikan Yandri dalam rapat kerja dengan Kemenag di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

"Bagaimana respons dari Kemenag terhadap Pemerintah Arab Saudi yang akan membuka layanan jamaah umrah dari luar negaro, pada 1 November. Itu penting bagi Kemenag untuk memastikan itu berjalan baik dan lancar," kata Yandri.

Baca juga: Umrah Segera Dibuka Kembali, Kemenag Tunggu Arab Saudi Umumkan Izin

Yandri meminta, Kemenag memberikan informasi yang jelas dan mempersiapkan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah umrah di tengah pandemi Covid-19 mengingat animo masyarakat di Tanah Air tinggi.

"Agar tidak ada carut marut dan kendala-kendala yang berarti ketika memang animo masyarakat tinggi, jemaah sudah numpuk dan tentu ini akan jadi persoalan yang serius kalau tidak kita atasi sedini mungkin Pak, secara teknis maupun non teknis," ujarnya.

Diberitakan, sumber di Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengatakan pihak kerajaan akan mengizinkan dimulainya kembali umrah secara bertahap dan kunjungan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Dilaporkan oleh media milik Kerajaan Arab Saudi Saudi Press Agency via Saudi Gazette, Selasa (22/9/2020), sumber tersebut mengatakan ibadah umrah akan dimulai secara bertahap mulai 4 Oktober.

Sumber dari kementerian tersebut mengatakan, berdasarkan laporan otoritas yang berwenang, Kerajaan Arab Saudi menyetujui kemungkinan pelaksanaan Umrah dan kunjungan ke dua Masjid Suci tersebut secara bertahap.

Dalam pelaksanaannya, tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan juga diperhatikan.

Berbagai alasan yang mendasari dimulainya Umrah adalah perkembangan penyebaran virus corona, tanggapan atas aspirasi banyak umat Islam di dalam dan luar negeri untuk melakukan umrah, dan berdasarkan ketajaman kepemimpinan terhadap kesehatan dan keselamatan pengunjung Dua Masjid Suci.

Pada tahap pertama, warga negara dan ekspatriat dari dalam kerajaan akan diizinkan untuk melakukan umrah dengan kapasitas 30 persen atau setara dengan 6.000 jemaah per hari mulai 4 Oktober di Masjidil Haram.

Pada tahap kedua, warga dan ekspatriat di dalam Kerajaan akan diizinkan untuk melakukan umrah, mengunjungi Rawdah di Masjid Nabawi di Madinah, dan shalat di Dua Masjid Suci mulai 18 Oktober dengan batas kapasitas 75 persen.

Kapasitas itu terdiri atas 15.000 jemaah umrah per hari dan 40.000 jemaah shalat per hari dengan mengikuti protokol kesehatan di Masjidil Haram, serta 75 persen dari kapasitas untuk Rawdah di Masjid Nabawi.

Pada tahap ketiga, jemaah dari luar negeri akan diizinkan untuk melakukan umrah mulai 1 November dengan kapasitas 20.000 jemaah umrah dan 60.000 jemaah shalat per hari.

Pembatasan jumlah jemaah tersebut akan berlanjut hingga berakhirnya pandemi virus corona atau pengumuman tingkat kebahayaan Covid-19 sudah selesai.

Baca juga: Umrah Dibuka Bertahap Mulai 4 Oktober 2020, Ini Tanggapan Kemenag

Kedatangan jemaah Umrah dan pengunjung dari luar kerajaan akan dilakukan secara bertahap dari negara-negara yang bebas dari risiko kesehatan terkait pandemi virus corona, tambah sumber tersebut.

Tahap keempat akan memungkinkan pelaksanaan umrah, kunjungan, dan shalat oleh warga negara dan ekspatriat dari dalam dan luar Kerajaan dengan kapasitas 100 persen dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Namun, otoritas berwenang menggarisbawahi hal itu dilakukan jika risiko pandemi virus corona telah benar-benar menghilang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Nasional
Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Nasional
KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

Nasional
Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: Tujuh Koper Hingga Uang Tunai

Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: Tujuh Koper Hingga Uang Tunai

Nasional
Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Nasional
Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Nasional
Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

Nasional
Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Nasional
OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

Nasional
PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X