Kompas.com - 23/09/2020, 11:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar mengatakan, Kemenag masih menunggu rilis dari Pemerintah Arab Saudi mengenai negara-negara yang mendapat izin untuk memberangkatkan jemaah umrah.

Hal ini disampaikan merespons rencana Pemerintah Arab Saudi yang secara bertahap akan kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah.

Arab Saudi tengah mempertimbangkan untuk membuka umrah bagi jemaah dari luar negaranya, tapi terbatas bagi negara yang sudah mendapat izin memberangkatkan jemaah.

"Saudi dalam pengumumannya menyebut akan merilis daftar negara mana saja yang akan mendapatkan izin memberangkatkan jemaah umrah. Jadi kami masih menunggu rilis dari Kemenkes Saudi," kata Nizar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (23/9/2020).

"Kami berharap Indonesia termasuk yang mendapat izin memberangkatkan," tuturnya.

Baca juga: Umrah akan Dimulai Kembali 4 Oktober, Ini Tahapannya

Menurut Nizar, Kemenag selama ini terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait persiapan penyelenggaraan ibadah umrah.

Koordinasi itu dilakukan dengan Konsul Haji KJRI Jeddah, maskapai penerbangan, hingga penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Melalui Konsul Haji KJRI, Kemenag terus melakukan pemantauan kemungkinan Indonesia mendapat izin pemberangkatkan jemaah.

Koordinasi juga membahas prioritas pemberangkatan jemaah umrah yang tertunda sejak 27 Februari 2020, serta penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

"Kami minta jemaah umrah yang tertunda menjadi prioritas untuk diberangkatkan. Kita juga membahas penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan umrah di masa Covid-19 bersama dengan Kemenkes," ucap Nizar.

Baca juga: Menteri Agama Positif Covid-19, Akses ke Kantor Kemenag Dibatasi

Hal senada juga disampaikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag M Arfi Hatim.

Menurut Arfi, keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia masih menunggu rilis daftar negara yang mendapat izin dari Arab Saudi.

Namun, sambil menunggu kepastian dari Arab Saudi, Pemerintah Indonesia tetap melakukan persiapan.

"Kami akan melakukan sosialisasi kepada PPIU dan jemaah terkait penerapan protokol kesehatan. Kami juga akan minta kepada PPIU untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan manasik umrah yang mereka lakukan," ujar Arfi.

Baca juga: MUI Protes Logonya Dicatut Kemenag di Acara Sertifikasi Penceramah

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menambahkan, berdasarkan info dari Saudi Press Agency sebagai link berita resmi yang terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri Saudi, ada tiga tahapan yang akan dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam menyelenggarakan umrah di masa pandemi.

Pertama, mengizinkan warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Saudi untuk menunaikan ibadah umrah mulai 4 Oktober 2020.

Izin ini hanya untuk 30 persen dari kapasitas Masjidil Haram, yakni 6.000 jemaah per hari.

Baca juga: Soal Umrah, Menag Masih Tunggu Keputusan Arab Saudi

Kedua, mengizinkan ibadah umrah dan shalat di Masjidil Haram bagi warga negara Saudi dan ekspatriat mulai 18 Oktober 2020.

"Jumlahnya bertambah menjadi 75 persen dari kapasitas Masjidil Haram sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan, atau 15.000 jemaah umrah per hari dan 40.000 jamaah salat per hari,” kata dia.

Ketiga, mengizinkan ibadah umrah dan shalat bagi warga Saudi, ekspatriat dan warga dari luar kerajaan. Rencananya, mekanisme ini akan mulai diterapkan pada 1 November 2020.

Pada tahap ini Masjidil Haram diharapkan dapat menampung 100 persen sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan, yakni 20.000 jemaah umrah per hari dan 60.000 jemaah shalat per hari.

"Kemenkes tentu akan mempertimbangkan perkembangan pandemi dan resiko kesehatan dari negara-negara tersebut," kata Endang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Nasional
Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Bareskrim Periksa Direktur PT LIB hingga Ketua PSSI Jawa Timur Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

PSI Belum Beri Tahu Ganjar Pranowo Dirinya Dideklarasikan Capres 2024

Nasional
UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 125 Meninggal Dunia

Nasional
Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Deklarasi Ganjar Capres, PSI Klaim Tak Ikut-ikutan Nasdem Deklarasikan Anies

Nasional
Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Badan Peradilan Khusus Dibatalkan, MK Ditantang Tuntaskan Masalah Pilkada secara Integratif

Nasional
Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Beri Pesan ke Moeldoko, Demokrat: Berhenti Ganggu Demokrasi Indonesia

Nasional
Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Nasional
Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Nasional
Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Nasional
KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.