Ketua MPR Minta Pemerintah Perkuat Swab Test dan Pelacakan Kasus Covid-19

Kompas.com - 23/09/2020, 09:38 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Peringatan Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Dokumen MPR RIKetua MPR Bambang Soesatyo dalam Peringatan Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus memperkuat uji usap ( swab test) dan pelacakan masyarakat terpapar Covid-19.

Menurutnya, hal ini merupakan strategi terbaik untuk mengantisipasi lonjakan penambahan kasus positif Covid-19 yang saat ini terus meningkat tiap hari.

"Menggencarkan penelusuran atau tracing terhadap seluruh pasien konfirmasi positif Covid-19 sehingga pihak-pihak yang sempat melakukan kontak dengan kasus positif covid-19 dapat segera diperiksa/testing," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2020).

Selain itu, ia mendorong pemerintah agar secara berkala mengevaluasi kapasitas dan kualitas layanan rumah sakit serta fasilitas kesehatan lainnya.

Baca juga: Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

Dengan demikian, Bambang mengharapkan pemerintah dapat mengambil langkah cepat untuk meningkatkan layanan kesehatan untuk menangani pasien Covid-19.

"Pemerintah bersama Satgas Penanganan Covid-19 secara berkala melakukan evaluasi terkait kapasitas dan kualitas layanan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya, untuk mengantisipasi lonjakan pertambahan pasien terpapar Covid-19," tuturnya.

Selanjutnya, Bambang meminta pemerintah terus menyosialisasikan protokol Covid-19 agar masyarakat disiplin dan patuh.

Menurutnya, pemerintah perlu mengubah strategi komunikasi dalam mengampanyekan protokol Covid-19.

Baca juga: Ahli Sebut Data Testing dan Tracing di Tiap Daerah Harus Ditampilkan, Ini Alasannya...

"Pemerintah dapat mengubah strategi pendekatan komunikasi terkait protokol kesehatan, agar masyarakat dapat disiplin dan patuh menjalani protokol kesehatan tersebut, seperti dengan mengedukasi masyarakat melalui pendekatan komunikasi yang benar," ujar Bambang.

Di saat bersamaan, ia berharap pejabat publik dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam penerapan protokol Covid-19.

Selain itu, kata Bambang, sanksi-sanksi bagi pelanggar protokol Covid-19 perlu ditinjau ulang apakah efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat.

"Salah satu contoh sanksi kerja sosial bagi pelanggar protokol kesehatan, adalah baik untuk dilakukan, namun perlu dipastikan apakah dalam kerja sosial tersebut akan menimbulkan kerumunan atau interaksi dengan orang lain atau tidak," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X