Jawab Para Pengkritik, TNI Tegaskan Punya Kewenangan Atasi Terorisme

Kompas.com - 23/09/2020, 08:41 WIB
Pasukan elite TNI facebook MoeldokoPasukan elite TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI Brigjen TNI Edy Imran menilai, argumentasi pengkritik rancangan peraturan presiden (Raperpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme kurang kuat.

"Setelah saya menganalisa, mencermati, saya mengambil kesimpulan bahwa pemerhati, bukan pakar, kalau pakar tidak boleh salah, bisa salah kalau pemerhati dan saya melihat komentar dan pandangan tersebut, mohon maaf argumentasinya kurang," ujar Edy dalam webinar "Operasi Militer Selain Perang TNI: Kontra Terorisme dalam Perspektif Keamanan Nasional" yang digelar Ikatan Alumni Universitas Pertahanan, Selasa (22/9/2020).

Edy menuturkan, selama ini pihaknya telah mencermati dan menganalisa pandangan para pemerhati yang mengkritik raperpres tersebut.

Baca juga: Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Dalam analisanya, ia menyimpulkan beberapa poin atas kritik pemerhati yang meliputi pelibatan TNI dinilai akan tumpang tindih dengan kewenangan BNPB dengan Polri, serta kementerian dan lembaga lainnya.

Kemudian ada yang berpandangan TNI berpotensi akan mereduksi atau akan mengambil alih kewenangan BNPB dan Polri.

Lalu, lanjut Edy, ada juga yang berpandangan, bahwa pelibatan TNI akan merusak tatanan criminal justice system karena TNI bukan institusi penegak hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian disusul muncul pandangan, bahwa raperpres tersebut terlalu luas, dari hulu ke hilir, dimulai dari penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Baca juga: Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

"Selanjutnya ada yang berpandangan bahwa raperpres tersebut menabrak aturan di atasnya atau asas hirarki, ada lagi yang menyarankan supaya TNI terlibat penanganan aksi terorisme tapi bersifat perbantuan, dan yang terakhir pelibatan TNI akan rawan terhadap pelanggaran HAM," terang Edy.

Edy menjelaskan, pada dasarnya, TNI mempunyai kewenangan dalam upaya mengatasi aksi terorisme.

Misalnya, dalam pasal 30 ayat 3 UUD 1945 yang disebutkan, TNI terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara.

Berdasarkan aturan tersebut, ia memandang sejauh ini belum pernah ada regulasi yang memberikan kewenangan kepada kementerian atau lembaga lain selain TNI untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Baca juga: Catatan 6 Bulan Covid-19, Kebijakan Pelibatan TNI yang Jadi Polemik..

Menurutnya, satu-satunya isntitusi yang diberikan kewenangan untuk menjaga NKRI adalah TNI.

"Hanya satu intitusi yang mempertaruhkan nyawa demi kedaulatan negara NKRI itu hanya TNI. Salah satu ancaman terhadap kedaulatan negara adalah aksis terorisme bersenjata," kata dia.

"Bahwa, aksi terorisme itu bermotif politik dan ideologi. Kalau bermotif poltik dan ideologi itu sudah pasti ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI," tegas dia.

Sejumlah pihak mengkritik raperpres ini. Sebab, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dinilai berpotensi melanggar beberapa aturan, bahkan berpeluang menciptakan pelanggaran HAM.

Diketahui, draf raperpres ini sudah masuk ke meja DPR sejak awal Mei.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X