Mendagri Gandeng Parpol Tegakkan Protokol Kesehatan ketika Kampanye Pilkada

Kompas.com - 23/09/2020, 06:04 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggandeng pengurus parpol untuk menegakkan protokol kesehatan ketika kampanye dan seluruh tahapan Pilkada lainnya.

Ia menilai, parpol memiliki peran strategis untuk menggerakkan kadernya sebagai agen penegak protokol kesehatan di seluruh tahapan Pilkada.

Karena itu, Tito mengundang seluruh sekretaris jenderal parpol peserta Pilkada Serentak 2020 dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 secara virtual, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: Penetapan Paslon 23 September, Mendagri Sudah Cek dan Berharap Tak Ada Kerumunan

"Maka selain penegakkan hukum, upaya berikutnya adalah proaktif. Koordinasi dengan sekjen parpol sudah kita lakukan," ujar Tito.

"Dan beliau-beliau (sekjen parpol) sudah instruksikan struktur parpol di daerah masing- masing sampai tingkat kecamatan (untuk tegakkan protokol kesehatan)," lanjut Tito.

Ia menambahkan, protokol kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menekan penularan Covid-19.

Protokol tersebut, lanjut Tito, bisa membatasi segala bentuk bentuk kegiatan yang berpotensi menjadi media penularan, seperti kerumunan dan arak-arakan massa.

Baca juga: Mendagri Minta KPU Atur Pelanggaran Protokol Covid-19

Mendagri sempat menyoroti arak-arakan massa yang terjadi pada saat pendaftaran bakal pasangan calon pada 4-6 September.

Untuk itu, Mendagri tak ingin hal tersebut terulang kembali di tahapan-tahapan Pilkada berikutnya.

"Peristiwa tanggal 4-6 September kemarin pada waktu pendaftaran membuat skeptis masyarakat terhadap Pilkada. Dan Pilkada ini tanggung jawab kita bersama,” tutur Mendagri.

"Kalau kita bisa setting itu, maka Pilkada ini menjadi Pilkada yang banyak didukung malah, bukan Pilkada yang ditakuti. Inilah momentum saya kira untuk daerah bergerak untuk bersama-sama paralel dengan upaya keras Pemerintah Pusat menekan pandemi Covid-19," lanjut mantan Kapolri itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 107, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 47.823 Orang

UPDATE: Bertambah 107, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 47.823 Orang

Nasional
UPDATE 14 Mei: Bertambah 3.807, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.592.886

UPDATE 14 Mei: Bertambah 3.807, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.592.886

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 86.842 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 86.842 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.633, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.734.258

UPDATE: Bertambah 2.633, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.734.258

Nasional
Pemutakhiran Data BMKG, Gempa di Nias Bermagnitudo 6,7

Pemutakhiran Data BMKG, Gempa di Nias Bermagnitudo 6,7

Nasional
Pegawai KPK Tak Lolos TWK dan Dibebastugaskan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Pegawai KPK Tak Lolos TWK dan Dibebastugaskan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Nasional
Bertemu Anies, Ini yang Dibicarakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Bertemu Anies, Ini yang Dibicarakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Nasional
Lebaran Tanpa Istri Tercinta, SBY: Hidup Saya Tak Akan Pernah Sama Lagi

Lebaran Tanpa Istri Tercinta, SBY: Hidup Saya Tak Akan Pernah Sama Lagi

Nasional
Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Nasional
Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Nasional
Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X