Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Kompas.com - 22/09/2020, 21:32 WIB
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai, alasan pemerintah tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19 demi menjamin hak konstitusional rakyat merupakan utopia.

"Pemaksaan pilkada ini kan konon katanya untuk mengakomodasi hak rakyat, hak konstitusional rakyat untuk memberikan hak pilih, itu terlalu utopia," kata Titi dalam acara bertajuk "Malam Refleksi Satu Tahun UU KPK, Mati Surinya Pemberantasan Korupsi" yang disiarkan melalui akun YouTube Pukat UGM, Selasa (22/9/2020).

Titi mengatakan, pemaksaan pilkada di tengah pandemi bukanlah satu-satunya cara untuk memenuhi hak konstitusional rakyat.

Baca juga: Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Hak konstitusional rakyat tersebut juga dapat dipenuhi dengan membuka akses partisipasi publik dalam hal penyusunan legislasi.

Menurut Titi, hal itu tidak terjadi pada proses penyusunan revisi Undang-Undang KPK dan revisi Undang-Undang Minerba yang rampung dalam waktu singkat tanpa memperhatikan suara publik.

"Demokrasi itu ada instrumennya memang pemilihan langsung tetapi ada instumen lain yang juga penting, apa itu? Participatory engagement. Itu yang hilang di dalam proses legislation making atau law making kita di parlemen," kata Titi.

Ia mengatakan, berkaca dari negara lain, pemilu semestinya diselenggarakan di tengah situasi pandemi yang melandai, bahkan ketika tidak ada kasus-kasus baru.

Sementara itu, penanganan pandemi di Indonesia justru tengah dipertanyakan oleh publik dalam negeri maupun dunia internasional.

"Hanya di Indonesia saja pemerintahnya mengandalkan pilkada sebagai instrumen mengendalikan pandemi, itu yang tidak ada di negara lain," kata Titi.

Baca juga: Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Pemerintah, DPR, dan KPU sepakat melanjutkan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Hari pemungutan suara pilkada rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Nasional
Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

Nasional
Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Nasional
Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Nasional
Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Nasional
Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X