Kompas.com - 22/09/2020, 21:24 WIB
Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra saat ditemui di sela-sela acara The 6th Action Asia Peacebuilders Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPresiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra saat ditemui di sela-sela acara The 6th Action Asia Peacebuilders Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengaku pesimistis terhadap masa depan pemberantasan korupsi setelah diberlakukannya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal itu disampaikan Azyumardi dalam acara bertajuk "Malam Refleksi Satu Tahun UU KPK, Mati Surinya Pemberantasan Korupsi" yang disiarkan melalui akun Youtube Pukat UGM, Selasa (22/9/2020)

"Saya terus terang saja agak pesimis kalau lihat dari sudut itu, tidak punya harapan bahwa pemberantasan korupsi ini akan bisa berjalan dengan baik," kata Azyumardi.

Baca juga: Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Berkaca pada proses revisi UU KPK yang terjadi setahun lalu, Azyumardi pun menyebut praktik politik yang berlaku di Indonesia penuh gimmick dan trik.

Ia mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang dinilainya tidak memiliki kemauan politik untuk memberantas korupsi dengan tidak tegas menolak revisi UU KPK tersebut.

Permintaan sejumlah tokoh yang diundang ke Istana agar Presiden menerbitkan perppu terhadap UU KPK nyatanya juga tak digubris.

"Dia bilang kita akan pertimbangkan tapi ujung-ujungnya tidak ada, jadi politik kita ini penuh politik gimmick dan trik," kata Azyumardi.

Selain itu, ia menilai pemerintah bersekongkol dalam revisi UU KPK tanpa melibatkan publik.

"Kemudian mencoba menghapus dosanya, meringankan dosanya dengan tidak mau menandatangani undang-undang hasil revisi itu, enggak mau dia, tetapi kan enggak ditandatangani undang-undang itu tetap juga berlaku," kata dia.

Oleh sebab itu, Azyumardi berpendapat, kondisi seperti ini tidak akan berubah hingga 2024 mendatang.

"Saya kira harus saya membayangkan tidak ada perubahan sampai 2024, kita enggak tahu siapa yang akan terpilih nanti dalam Pilpres 2024," kata Azyumardi.

Baca juga: Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

DPR mengesahkan revisi UU KPK pada Selasa (17/9/2020) tahun lalu meski mendapat penolakan besar dari publik.

Sejumlah perubahan yang diatur dalam revisi UU KPK antara lain keberadaan Dewan Pengawas KPK, alih status pegawai KPK menjadi ASN, serta KPK yang ditempatkan dalam rumpun eksekutif.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X