PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Kompas.com - 22/09/2020, 19:39 WIB
Mahfud MD bersama gubernur NTB Zulkieflimansayah di Gedung  Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB Humas Pemprov NTBMahfud MD bersama gubernur NTB Zulkieflimansayah di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah menginginkan adanya larangan arak-arakan dalam Pilkada 2020.

Pertimbangan larangan tersebut diharapkan masuk dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19.

"Untuk memastikan penegakan protokol kesehatan, akan dilakukan perubahan PKPU Nomor 10 tahun 2020, yang antara lain akan mempertimbangkan pelarangan arak-arakan, kerumunan, rapat umum yang langsung melebihi jumlah tertentu," ujar Mahfud dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 melalui virtual, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Mahfud juga menuturkan, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga kemungkinan akan direvisi.

Apabila aturan itu direvisi, pihaknya menginginkan isi PKPU bisa disesuaikan dengan kondisi wabah saat ini.

"Juga akan ada revisi terhadap PKPU nomor 4 tahun 2017 atau mungkin tidak direvisi, mungkin akan diolah kembali untuk kemudian disalurkan ke mana isi-isinya yang perlu diselesaikan atau disesuaikan pada saat ini," kata Mahfud MD.

Ia menambahkan, dalam revisi PKPU tersebut, pemerintah mendorong agar kampanye lebih banyak terselenggara secara daring.

Baca juga: KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Kemudian, para peserta kampanye juga diwajibkan untuk berdisiplin terhadap protokol kesehatan.

Contohnya, setiap individu diwajibkan menggunakan masker, penggunaan hand sanitazer, hingga menjaga jarak.

Mahfud MD juga menyatakan, disiplin protokol kesehatan tersebut akan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk para kontestan di pesta demokrasi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Nasional
Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Nasional
Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Nasional
KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

Nasional
Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Nasional
Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Nasional
Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Nasional
Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Nasional
Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Nasional
Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Nasional
Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X