Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Kompas.com - 22/09/2020, 15:27 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019.

Raihan tersebut merupakan untuk yang ke-10 kalinya didapatkan Kemenko PMK secara berturut-turut bersama beberapa kementerian lainnya, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurutnya hal itu menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan baik.

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Kuartal III Minus 2,9 Persen, Siap-siap Resesi

"Ini pencapaian konsisten dan milestone yang luar biasa semenjak kita pertama kali mulai melaksanakan pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara," ujar Sri Mulyani yang menyerahkan penghargaan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara daring, Selasa (22/9), dikutip dari siaran pers.

Sri Mulyani berharap capaian tersebut tidak dicederai dengan tindakan-tindakan yang tak semestinya.

Dengan demikian, capaian tersebut menjadi contoh bagi kementerian lain, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Saya berharap capaian dari mereka yang mencapai 10 kali berturut-turut opini WTP bisa menjadi contoh dan tidak dicederai berbagai tindakan atau hal-hal yang bisa menumbuhkan perasaan bahwa laporan keuangan tidak menggambarkan tata kelola yang baik," kata dia.

Baca juga: Kemenko PMK Sebut Perkawinan Anak Timbulkan Banyak Persoalan

Pada tahun 2020, pemerintah memberikan penghargaan 10 kali berturut-turut opini WTP kepada 41 entitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dari provinsi, kabupaten dan kota.

Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan lima kali berturut-turut opini kepada 286 entitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta penghargaan opini WTP tahun 2019 kepada 571 entitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Adapun opini WTP merupakan salah satu opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Dengan kata lain, bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang baik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

Nasional
Konsep 'Polri Presisi' Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Konsep "Polri Presisi" Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Nasional
Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X