Doni Monardo: Yang Tak Bisa Dihindari dari Pilkada adalah Adanya Kerumunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pada dasarnya Pilkada 2020 pasti melibatkan kerumunan massa.

Oleh karenanya, menurut Doni, hal yang paling berat saat pelaksanaan tahapan Pilkada di tengah pandemi ini adalah menghindari kerumuman tersebut.

"Yang paling berat adalah menghindari kerumunan. Itu yang paling berat dari semua tahapan Pilkada," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Kendati demikian, Doni mengatakan, pihaknya siap mengamankan pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca juga: Pilkada Diteruskan di Tengah Pandemi Covid-19, Jimly Asshiddiqie Beri 3 Saran Ini

Doni merekomendasikan, metode kampanye pada Pilkada 2020 secara virtual untuk mengurangi terjadinya kerumuman massa.

"Beberapa rekomendasi untuk mengurangi kerumunan antara lain, untuk menggunakan metode kampanye virtual," ujarnya.

Tak hanya itu, Doni menyarankan, calon kepala daerah memanfaatkan fasilitas daerah yang dimiliki pemerintah pusat seperti TVRI dan RRI untuk menyampaikan program-program jika terpilih.

"Kami sudah lapor juga kepada bapak presiden dan Menko Polhukam dan Mendagri kalau ini bisa difasilitasi, TVRI dan RRI diberikan dukungan dari aspek operasional, ini akan kurangi kerumunan," ucapnya.

Lebih lanjut, Doni meminta, calon kepala daerah dapat menunjukkan keteladanan dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 seperti memakai masker, menjaga jarak hingga mematuhi peraturan KPU.

"Ini lah yang harus kita dorong. Orang yang punya komitmen, karena kita tidak tahu kapan pandemi berakhir. Apakah tahun depan? kalau tidak?," pungkas.

Untuk diketahui, Komisi II DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpendapat, pandemi Covid-19 di Tanah Air masih terkendali.

Hal itu menjadi salah satu alasan DPR dan pemerintah sepakat tetap melaksanan Pilkada 2020 pada 9 Desember.

Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsekuen dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

Karena itu, Komisi II pun meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Revisi PKPU diharapkan di antaranya mengatur secara spesifik soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring.

Selain itu, mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan KUHP.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Selanjutnya, Komisi II meminta Kelompok Kerja yang dibentuk Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Polri, Kejaksaan, dan Satgas Covid-19 memantau ketat tahapan pilkada yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, misalnya, pada hari penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, kampanye, dan pemungutan dan penghitungan suara.

Komisi II juga meminta agar pemerintah dan penyelenggara pemilu terus berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 untuk mendapatkan data terbaru mengenai zona-zona penularan Covid-19.