Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kompas.com - 22/09/2020, 14:30 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

Oleh karenanya, koalisi mendesak agar para pemangku kepentingan mengubah pendirian dengan menunda Pilkada hingga situasi pandemi Covid-19 tak lagi membahayakan.

"Penundaan Pilkada perlu dilakukan hingga pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu selesai menyiapkan regulasi yang lebih komprehensif dan cermat untuk melaksanakan Pilkada di tengah kondisi pandemi," kata Wahidah.

Baca juga: Azyumardi Azra: Tunda Pilkada sampai Pandemi Reda atau Pemilihan Tak Langsung

Koalisi ini merupakan gabungan dari organisas masyarakat sipil, antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Kawal Covid-19, Kemitraan, KOPEL Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Lapor Covid-19, Migrant Care, Netfid, Netgrit, Perkumpulan Warga Muda, Perludem, PSHK, Pusako, dan Transparansi Internasional Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat pelaksanaan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas.

"Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia membacakan simpulan rapat, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Azyumardi Azra Pilih Golput di Pilkada: Ungkapan Solidaritas bagi Korban Covid-19

Selanjutnya, Komisi II meminta KPU merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Doli menuturkan, revisi PKPU diharapkan mengatur secara spesifik di antaranya soal larangan pertemuan yang melibatkan massa dan mendorong kampanye secara daring.

Selain itu, juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung diri (APD) lain sebagai media kampanye.

Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP.

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan digelar serentak pada 9 Desember.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Nasional
Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Nasional
Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Nasional
Kepala BNPT: Satgas Tinombala Perluas Lokasi Pengejaran Kelompok Teroris MIT

Kepala BNPT: Satgas Tinombala Perluas Lokasi Pengejaran Kelompok Teroris MIT

Nasional
Berkenalan dengan Chika dan Vika, Inovasi Layanan Digital dari BPJS Kesehatan

Berkenalan dengan Chika dan Vika, Inovasi Layanan Digital dari BPJS Kesehatan

BrandzView
Pemerintah Luncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Pencegahan Covid-19 dalam 77 Bahasa Daerah

Pemerintah Luncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Pencegahan Covid-19 dalam 77 Bahasa Daerah

Nasional
Moeldoko Sebut Nasib Cuti dan Libur Akhir Tahun Diputuskan Sore Ini

Moeldoko Sebut Nasib Cuti dan Libur Akhir Tahun Diputuskan Sore Ini

Nasional
Gubernur dan Wagub DKI Positif Covid-19, Istana Belum Rilis Instruksi Khusus

Gubernur dan Wagub DKI Positif Covid-19, Istana Belum Rilis Instruksi Khusus

Nasional
Jokowi Ingatkan Satgas Covid-19 Jangan Kendor dan Tingkatkan Kewaspadaan

Jokowi Ingatkan Satgas Covid-19 Jangan Kendor dan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
Calon Kapolri Diharapkan Tegas dan Tegakkan Hukum Berkeadilan Restoratif

Calon Kapolri Diharapkan Tegas dan Tegakkan Hukum Berkeadilan Restoratif

Nasional
Kemenkes Sebut Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tak Alami Kendala yang Berarti

Kemenkes Sebut Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tak Alami Kendala yang Berarti

Nasional
Pimpinan Komisi III: Rekam Jejak Calon Kapolri Harus Bagus

Pimpinan Komisi III: Rekam Jejak Calon Kapolri Harus Bagus

Nasional
Jubir Sebut Ma'ruf Amin Tak Kontak Intens dengan Anies Baswedan di Munas MUI

Jubir Sebut Ma'ruf Amin Tak Kontak Intens dengan Anies Baswedan di Munas MUI

Nasional
Pasca-teror di Sigi, Pemerintah Diminta Evaluasi Satgas Tinombala

Pasca-teror di Sigi, Pemerintah Diminta Evaluasi Satgas Tinombala

Nasional
PGI: Perlu Langkah Konkret Pemerintah dalam Pemberantasan Terorisme

PGI: Perlu Langkah Konkret Pemerintah dalam Pemberantasan Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X