IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

Kompas.com - 22/09/2020, 13:49 WIB
Tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri (APD) menyiapkan peralatan kesehatan di ruang isolasi pasien Covid-19 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/9/2020). Sebanyak 55 tempat tidur telah disiapkan pihak Pemerintah Kota Bekasi di stadion tersebut sebagai tempat untuk isolasi mandiri pasien Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGTenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri (APD) menyiapkan peralatan kesehatan di ruang isolasi pasien Covid-19 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/9/2020). Sebanyak 55 tempat tidur telah disiapkan pihak Pemerintah Kota Bekasi di stadion tersebut sebagai tempat untuk isolasi mandiri pasien Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Fakih mengatakan, kapasitas pelayanan kesehatan harus ditambah seiring makin meningkatnya kasus positif Covid-19.

Selain untuk mengakomodasi pasien, penambahan kapasitas juga bertujuan melindungi tenaga kesehatan.

"Ada dua hal penting yang harus kita siapkan. Pertama, menambah kapasitas pelayanan. Karena kalau kapasitas pelayanan tak ditambah kami khawatir ada saudara kita yang sakit lalu tak mendapatkan ruangan," ujar Fakih dalam talkshow daring bersama Satgas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan melalui akun YouTube BNPB, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

Fakih khawatir kapasitas pelayanan kesehatan saat ini tidak mampu mengatasi penambahan pasien yang telah menembus 4.000 kasus per hari.

Akibatnya, petugas kesehatan akan mudah kelelahan dan penularan Covid-19 makin mudah terjadi.

"Sehingga ini untuk melindungi seluruh petugas kesehatan. Bukan hanya dokter ya. Kawan-kawan yang membantu membersihkan alat kesehatan kan itu juga petugas kesehatan yang rentan tertular," tutur Fakih.

 

Hal kedua yang perlu dilakukan yakni mengkampanyekan kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Menurut Fakih, jika kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih rendah, maka kasus penularan Covid-19 akan tetap tinggi.

"Berapapun kita tambah kapasitas layanan kesehatannya, maka tetap ada kekhawatiran pasien akan melebihi kapasitas," ucap Fakih.

"Sehingga kampanye ini kami harapkan bisa menekan penularan. Minimal masyarakat disiplin memakai masker," kata dia.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

 

Diberitakan, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air pun masih terus bertambah hingga Senin (21/9/2020).

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga pukul 12.00 WIB, Senin, terdapat penambahan 4.176 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 248.852 orang.

Adapun angka penambahan kasus harian pada Senin merupakan yang tertinggi sejak kasus perdana Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu.

Berdasarkan catatan Kompas.com, rekor penambahan pasien harian tertinggi sebelumnya terjadi pada Sabtu (19/9/2020) lalu yakni sebanyak 4.168 kasus baru dalam 24 jam.

Sebanyak 4.176 kasus baru Covid-19 yang tercatat pada Senin didapatkan setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 27.525 spesimen dalam sehari.

Baca juga: Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Pada periode itu ada 24.825 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 2.950.173 spesimen terhadap 1.743.000 orang yang diambil sampelnya. Dengan catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Selain itu, pemerintah juga memperbarui informasi perkembangan jumlah kabupaten/ kota di Indonesia yang terpapar Covid-19 hingga 21 September 2020.

Tercatat ada 494 kabupaten/kota telah terpapar Covid-19.

Jumlah ini bertambah satu kabupaten/kota dari akhir pekan lalu yang tercatat sebanyak 493 kabupaten/kota terpapar penularan Covid-19.

Adapun 494 kabupaten/kota ini setara dengan 96,1 persen dari keseluruhan jumlah kabupaten/kota di Indonesia, yakni sebanyak 514 kabupaten/kota.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksin

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksin

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X